Menggapai Zero Poverty, Solusi Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Bojonegoro (Kajian Sor Keres)

Menggapai Zero Poverty, Solusi Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Bojonegoro

BOJONEGORO – Mengangkat tema Kemiskinan Ekstrem (extreme poverty) Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten pilot project penanganan kemiskinan diantara 5 (lima) kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sebagai nara sumber utama Kajian Sor Keres pekan ini adalah Lasuri, SH, MH, anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Selasa (12/7/2022).

Sang Moderator, Abdus Safiq mengawali diskusi dengan menyebut bahwa kemiskinan di Bojonegoro secara historis terus saja melekat sedari jaman Belanda.

"Pemerintah Hindia-Belanda membangun Waduk Pacal pada 1927 dan selesai tahun 1933 demi menampung air hujan untuk pertanian, sehingga pada 1934 terjadi pemulihan ekonomi masyarakat petani Bojonegoro, produktifitas pertanianpun terus mengalami peningkatan," katanya.

Menurutnya, pembangunan waduk tersebut erat hubungannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Bojonegoro. Gus Syafik akrab disapa mengurai pasang surut kemiskinan yang pernah signifikan menurun menurun hingga tahun 2019, namun karena pandemi, angkanya kembali mengalami tren kenaikan.

Sebagai nara sumber, Lasuri mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib turut serta menangani kemiskinan ekstrim sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

"Silpa tahun 2021 harusnya tidak terjadi, karena APBD sudah disetujui di akhir November 2020. Begitupun serapan anggaran yang baru mencapai 21persen per Juli 2022," terang legislator ini.

Agar dapat mengurangi kecenderungan kenaikan kemiskinan di Bojonegoro, harusnya OPD sudah bisa bekerja, utamanya pekerjaan dengan serapan tenaga kerja yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi angka kemiskinan di Bojonegoro.

"Jika fenomena Silpa ini terus menerus terjadi, tentu semakin tahun akan terus meningkatkan jumlahnya,” kata Lasuri.

Lasuri mendorong pemerintah daerah untuk mampu mewujudkan konsep program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, salah satu Tenaga Ahli Kemendes PDTT, Edy Suprayitno mengupas tentang kemiskinan ekstrim di Bojonegoro.

"Data BPS Bojonegoro didapatkan 96.381 jiwa katagori miskin yang tersebar di 5 kecamatan atau 25 desa dari 419 desa dan 11 kelurahan ini masuk katagori tinggi,’ katanya.

Jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dengan nominal 1,9 U$ dollar atau Rp27 ribu/person/hari tentu mereka telah lepas dari kemiskinan. Pihaknya optimis dengan kerjasama semua elemen maka kemiskinan di Bojonegoro akan berkurang, apalagi didukung dengan APBD yang tinggi, sehingga banyak program yang langsung menyentuh permasalahan kemiskinan.

Diskusi terlihat begitu menarik, karena persoalan ini tiada pernah habis untuk didiskusikan. Pegiat UMKM yang hadir berharap peningkatan sumberdaya manusia, melalui vokasi untuk bisa meningkatkan penghasilan warga. Perlunya dukungan finansial, semisal, BPR Bojonegoro memberikan kredit kepada UMKM dengan bunga rendah.

Begitupun penggiat seni dan budaya lokal berharap pemerintah dapat membumikan wisata hingga mampu menumbuhkan ekonomi kreatif dari hasil industri rumah tangga. Juga dorongan terhadap munculnya regulasi komposisi konsep dan teknis terhadap pemberdayaan masyarakat, sehingga program yang digulirkan pemerintah daerah benar-benar mampu memangkas kemiskinan menjadi zero poverty.

Mengakhiri Kajian Sor Keres hari ini, Lasuri sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berterimakasih dengan diskusi yang berkualitas ini.

"Terimakasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan bagi kami. Tentu berbagai masukan akan menjadi acuan kami untuk lahirnya berbagai regulasi yang tengah digodok pemerintah dan kami saat ini untuk mampu membawa kemaslahatan bagi warga Bojonegoro," pungkas politisi PAN ini.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata kepada Lasuri sebagai narasumber yang berupa Kaos bertulis Kajian Sor Keres dan sebuah buku Karya Yazid Mar'i berjudul Manusia Merdeka. (BK/red)