Pelunasan Tunggakan BPJS Jadi Syarat Sertifikat Tanah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam Inpres disebutkan, urusan jual-beli tanah, SIM, STNK, dan SKCK, syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan juga digunakan untuk calon peserta haji, penerima Kredit Usaha Rakyat, izin usaha, dan pelayanan publik.


Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), syarat kepesertaan BPJS Kesehatan aktif untuk permohonan jual-beli tanah berlaku mulai 1 Maret 2022.


Hal itu artinya peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dan mengajukan permohonan layanan jual beli tanah, maka harus membayar terlebih dulu tunggakan iuran untuk bisa mendapatkan dokumen jual-beli tanah dari ATR/BPN.



Simak selengkapnya dalam video berikut.


Video Jurnalis: KompasTV/ Alfian Rahman Saputro,
Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo
Penulis Naskah: Meiva Jufarani
Video Editor: Adimas Afif Nugroho
Produser: Naufal Noorosa


#BPJS #JernihkanHarapan #SuaraKompas

[kompascom]

Artikel terkait:

Media Sosial Kompas.com:

[yasadipura]

APA HUBUNGAN NYA BPJS DENGAN MENGURUS SERTIFIKAT TANAH... APAKAH TANAH TERSEBUT ADAJAMINAN KESEHATAN, ATAU ADA JAMINAN KEMUDAHAN DALAM KEPENGURUSAN
YANG SELAMA INI RIBET RUNYAM PERMASALAHANNYA KASUS TANAH YANG TERJADI KLAIM MENG KLAIM ATAS PER MASALAHAN TANAH TERSEBUT. KAMAI SEBAGAI RAKYAT JELATA MEMOHON JANGAN HANYA BPJS YANG DIJADIKAN SKALA PRORITAS MENYUKSESKAN PROGAM BPJS TERSEBUT, BERIKUT KASUS PERMASALAHAN RIBETNYA TANAH BPJS PUN HARUS MAMPU MEMBERIKAN TROBOSAN PERTANGGUNGAN JAWAB ATAS PERMASAHAN TANAH ANDAI ADA MASALAH RUNYANYAM MENGURUS LEGALITAS TANAH TERSEBUT, KARENAN RAKYAT YANG MENGURUS SERTIFIKAT TANAH WAJIB DI KENAKAN IURAN MEMBAYAR BPJS... NEGARA HARUS HADIR DENGAN KEPASTIAN MEMBAWA UU PERLINDUNGAN YANG JELAS ATAS PROGRAM TERSEBUT. KARENA PEMBAYARAN BERASAL DARI UANG RAKYAT RAKYAT. MUDAH MEMBUAT INTRUKSI TAPI HARUS ADA KONSEKWENSI.

[atmabahari]

Miris... orang sakit dibuat bisnis....yg mengelola uang iurannya gak jelas... coba pikirkan dg akal sehat tentang keterbukaan keuangannya serta cara bisnisnya.... gedungnya dibangun dari APBN dan APBD peralatan nya pegawainya serta dokternya di gaji dari APBN dan APBD, kamar nya disewakan rakyatnya yg lagi sakit itu tiap hasilnya kemana...