Debat Batas Usia Minimal Cagub, Ini Hasil Pembahasan Baleg DPR soal UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Pasal terkait usia batas minimal cagub dan cawagub berusia 30 tahun, terhitung sejak pelantikan menjadi perdebatan di Rapat Panja DPR.

Sejumlah anggota mempertanyakan pasal Revisi UU Pilkada ini akan mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Anggota Baleg dari PDIP, TB Hasanuddin menyatakan harus menggunakan keputusan dari MK, sedangkan Benny K Harman dari Fraksi Demokrat menilai putusan MK dan MA memiliki kesetaraan norma sehingga para anggota berhak mengambil sikap politis.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian membantah tudingan rapat Revisi Undang-Undang Pilkada dilaksanakan secara mendadak untuk merespons putusan uji materil di Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon kepala daerah.

Tito menyebut revisi Undang-Undang Pilkada sudah diinisiasi oleh DPR sejak september 2023 dan mulai dibahas sejak Januari 2024 karena ada beberapa hal yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Namun ketika disinggung soal ada upaya menganulir putusan MK, Tito enggan menjawab.

Istana menghormati putusan MK, terkait RUU Pilkada khususnya soal syarat pencalonan kepala daerah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menekankan pemerintah akan menjalankan Undang-Undang yang ditetapkan oleh DPR termasuk soal RUU Pilkada.

Satu hari setelah MK mengeluarkan putusan penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan soal batas usia calon kandidat di pilkada, Baleg DPR menggelar rapat untuk membahas RUU Pilkada.


#balegdpr #batasusiacagub #pilkadajakarta

[kurniailahi]

Jika MK ngga di patuhi
Berarti Gibran ngga sah juga.
Urusan selesai .
Setuju kan mari ramai dukung
Di bawah ini .
Jgn diam kira semua

[hanumaqilawmu]

DPR dibubarkan saja, siap siap warga bergerak ke jalan tahun 98 jilid 2.

[gudiyono]

Putusan MK itu paling tinggi, harusnya baleg DPR mengikuti putusan MK bukan ikut putusan

[Blueskymoon]

Keputusan MK berdasarkan UU sedangkan MA berdasarkan KPU. Jelas lebih tinggi keputusan MK. Klo kaesang mau jadi cagub, sabarlah 5 tahun lagi. Jangan rakusss kaliii

[mamanmaman]

Kenapa MK pada saat diketuai oleh paman c gibran sehingga pamannya meloloskannya anggota DPR pada bisu

[adikherryharyanto]

DPR nya yang condong dan ikuti nafsu pemerintah/ penguasa.
Kacau balau

[arumgondangmanis]

Kalau putusan MK gak di patuhi, percuma ada MK.

[yannysuryani]

Knp mereka masih haus dan lapar? Digaji rakyat mau melawan rakyat.?

[Literasiwatch]

DPR..DPR.. Kalo Putusan MK 90 gercep.. Tapi Putusan MK 70 kicep.. Lucu..

[yp]

KATA OKNUM OKNUM DPR YG PINTER DAN KAYA RAYA TAPI MISKIN ETIKA. TANGGAL PERNIKAHAN ITU BUKAN SAAT IJAB QABUL TAPI SAAT HAMIL 7 BULAN. HAHAHA BENER BENER GILA

[briangunturpalayukan]

Lh MK lebih tinggi dari putusan ma gimana sih

[Amran-nx]

Mari rakyat bersatu karna dpr kita tidak mewakil kita rakyat

[okawijaya]

DPR yg TDK percy dgn putusan MK DPR cuma mikir isi kantong sendiri

[aguspribadiono]

Ada purusan mk ada putusan MA, keduanya lembaga tinggi yang berwenang, terjadi silang pendapat antara dua lembaga

[imasmasitoh]

Itu dpr perwakilan rakyat atau perwakilan penguasa..heran lah nti mah rakyat ga usah milih lg partai, krn mrk bukan wakil rakyat

[redaka]

Gelagapan sibuk batasan usia politikus giliran hapus batasan usia pencaker gk dipeduliin 💀

[boybb]

Dpr klu suruh bela rakyat miskin tidak mau tapi klu suruh bela anak penguasa cepat tanggap

[nellywatisembiring]

Belajar hukum lagi tu DPR, secara kekuatan power of law, lebih kuat keputusan MK dibandingkan MA

[AbdillahFirdausi-hiun]

Fraksi pro rakyat selalu lebih sedikit dari fraksi pro pejabat

[everythingchange]

Ini kita mau diem aja?
Bukan siapa membela siapa?
Tapi kalo begini bakal muncul tukang mebel tukang mebel berikutnya