Diskusi Publik Urgensi UU PBJP

preview_player
Показать описание

  1. Transparency International Indonesia
Рекомендации по теме
Diskusi Publik Urgensi 2:22:19

Diskusi Publik Urgensi UU PBJP

Usulan RUU PBJ 0:03:00

Usulan RUU PBJ Publik dari ps 86 UU Jasa Konstruksi- Pidana jika hilang nyawa dan OTT

Diskusi Publik Forsalam 1:13:40

Diskusi Publik Forsalam URGENSI DERADIK4LISASI MELALUI PERATURAN MENTERI AGAMA part #1

Video Dukungan Rancangan 0:03:56

Video Dukungan Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Diskusi Publik: Revisi 2:06:10

Diskusi Publik: Revisi UU Penyiaran

Diskusi Publik Series: 2:15:26

Diskusi Publik Series: HAM dan Problem Aksesibilitas Kesehatan di Indonesia

Diskusi Korupsi SDA 0:09:06

Diskusi Korupsi SDA dan Urgensi Revisi UU Tipikor (Part 2 Hariadi Kartodihardjo)

Kemudahan, Pelindungan, dan 2:08:34

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Sektor Tertentu Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021

🔴 [LIVE] DISKUSI 2:00:46

🔴 [LIVE] DISKUSI PUBLIK | MENCARI SOLUSI MASA DEPAN SEPAKBOLA DI BAWAH BAYANG-BAYANG SANKSI FIFA

KULIAH PAKAR 'KARAKTERISTIK 3:25:06

KULIAH PAKAR 'KARAKTERISTIK KONTRAK MEDIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR PENGADILAN&ap...

URGENSI EVALUASI UU 2:47:51

URGENSI EVALUASI UU DESA DI TENGAH HIRUK PIKUK PEMILU 2024

FORUM DISKUSI PUBLIK 2:18:02

FORUM DISKUSI PUBLIK

Webinar: Restorative Justice 2:50:58

Webinar: Restorative Justice untuk Penyelesaian Kasus Korupsi?

Diskusi Publik 0:36:08

Diskusi Publik

Webinar '10 Tahun 3:33:34

Webinar '10 Tahun UU Bantuan Hukum, Warga DKI Jakarta Hidup Tanpa Perda Bantuan Hukum'

Perpres 12 tahun 0:00:25

Perpres 12 tahun 2021 (Perubahan Perpres 16 tahun 2018)

Seminar Nasional 'Pembaruan 2:05:58

Seminar Nasional 'Pembaruan Hukum Pidana Nasional Dari Perspektif Hukum yang Hidup Dalam Masyar...

UU HKPD dan 0:49:11

UU HKPD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah

Diskusi Pelaksanaan Pengadaan 2:28:49

Diskusi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam keadaan Darurat Corona dan Solusinya

Undang-Undang Hubungan Keuangan 1:27:29

Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Virtual Seminar #85 1:56:44

Virtual Seminar #85 LPPI : Pembiayaan Berkelanjutan 'ESG Investing Menuju Nol Emisi'

Seminar Hasil Kajian 1:22:03

Seminar Hasil Kajian / Diseminasi Pengetahuan - Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

Webinar 'Perspektif Hukum 1:46:22

Webinar 'Perspektif Hukum dalam Mitigasi Risiko terkait Pengadaan Barang dan Jasa'

Webinar: Besok Kita 2:26:30

Webinar: Besok Kita Cerita Tentang Salah Hukum

Комментарии
Автор

1. Yg esensi adalah bagaimana RUU PBJ mampu memgatasi paradigma pengelolaan Keuangan Negara yang berbeda antara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah belum lagi Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan negaranya bercabang sementara Tata Laksana Pengadaan Barjas Pemerintah masih bertahan dgn satu paradigma.

2. RUU PBJ ini sepertinya cenderung mengakomodir isu populer saat ini terutama soal PDN dan Pemberdayaan UMKK. Sustainability RUU PBJ dalam jangka panjang rentan terganggu oleh kebijakan populer baru.

3. Sepakat tentang usulan masuknya prinsip Integritas terutama penajaman dan penempatan Prinsip Kejujuran sebagai backbone atau pondasi utopis terbangunnya “Trust” dalam sistem PBJP.

samsul_ramli