filmov
tv
DPR Sahkan Tiga RUU Provinsi Baru Papua, Disebut Picu Perpecahan Masyarakat dan Pelanggaran HAM
Показать описание
TRIBUN-VIDEO.COM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ri mengesahkan tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua pada Kamis (30/6/2022).
Tiga provinsi baru itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunangan.
Pengesahan tersebut dinilai memicu konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia.
Masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar dianggap selaras dengan keperluan mengamankan investasi dan bisnis serta meredam aspirasi kemerdekaan Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh pegiat hak asasi manusia tanah Papua, Dora Balubun.
"Itu beberapa bupati bersitegang, seperti Bupati Nabire dan Mimika, untuk siapa yang ibu kotanya menjadi ibu kota provinsi," kata Dora
Akan tetapi, Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian mengklaim soal misi pemerataan pembangunan maupun peningkatan kesejahrteraan di balik pemekaran Papua.
"Kita punya semangat yang sama untuk mempercepat pembangunan Papua dan juga untuk menyejahterakan rakyat, terutama orang asli Papua,", ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito mengatakan, kebijakan pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua (OAP).
"Dengan tujuan utama utnuk mempercepat pembangunan di Papua guna meingkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua," terang Tito Karnavian.
Pemekaran Papua dianggap tanpa kajian ilmiah yang mendalam serta tak memperhitungkan situasi antropologis Papua yang beragam.
VP Yogi Putra
Host Yustina Kartika
Tiga provinsi baru itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunangan.
Pengesahan tersebut dinilai memicu konflik baru yang semakin besar dan pelanggaran hak asasi manusia.
Masuknya aparat keamanan dalam jumlah besar dianggap selaras dengan keperluan mengamankan investasi dan bisnis serta meredam aspirasi kemerdekaan Papua.
Hal tersebut disampaikan oleh pegiat hak asasi manusia tanah Papua, Dora Balubun.
"Itu beberapa bupati bersitegang, seperti Bupati Nabire dan Mimika, untuk siapa yang ibu kotanya menjadi ibu kota provinsi," kata Dora
Akan tetapi, Menteri dalam Negeri, Tito Karnavian mengklaim soal misi pemerataan pembangunan maupun peningkatan kesejahrteraan di balik pemekaran Papua.
"Kita punya semangat yang sama untuk mempercepat pembangunan Papua dan juga untuk menyejahterakan rakyat, terutama orang asli Papua,", ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito mengatakan, kebijakan pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua (OAP).
"Dengan tujuan utama utnuk mempercepat pembangunan di Papua guna meingkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua terutama Orang Asli Papua," terang Tito Karnavian.
Pemekaran Papua dianggap tanpa kajian ilmiah yang mendalam serta tak memperhitungkan situasi antropologis Papua yang beragam.
VP Yogi Putra
Host Yustina Kartika
Комментарии