PNS Siap-siap! Tunjangan Kinerja Bakal Dirombak Ulang

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil usaha tiap-tiap para Aparatur Sipil Negara tak lagi sama rata di antara institusi.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 17/05/2023) berikut ini.

CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS.

Follow us on social:

[nopacandra]

Tolong dalam pemberian tukin ini arus sama rata dan tlong juga pak perhatian guru pns yg belum sertifikasi kasihan kita tugas dan beban kerja bahkan melebihi guru sertifikasi tapi kesejahteraan ibarat bumi dan langit.

[syarifairlangga]

Tetep aja, yg menilai atasannya.
Jd yg ada koneksi gaji nya tetep tinggi walau ga pernah kerja.
Ngetik undangan aja ga bisa apalagi Excel

[choirulanam]

Bagus banget jangan cuman tunjangan aja dipangkas karyawanx juga pangkas... DPR bubarkan aja karma tak bisa buat UUD ya berat bagi para koruptor...

[ifaneza]

Sama ratakan aja...jadi gaji pokok dengan nominal yg sesuai..adanya tukin, tpp itu jadi ajang korupsi para asn golongan atas.karena mereka yg bsa ngatur potong sana sini tukin asn yg golongan rendah.jadi langsung satu pintu aja. Gaji pokok aja dengan nominal gapok + tpp jadikan satu.biar gx di korupsi para atasan.

[iskandaribrahim]

hrs di rombak total krn sistemnya irrational masak tunjangan lebih besar daripada gaji...

[mansursur]

Kab. Dan propinsi jauah berbeda daerah 1 juta sedangkan prop 10 jt.. Ini yg membuat kab. Kecewa.. Padahal kalau dutinjau dari pekerjaan lebih banyak pekerjaan kab. Krn kab punya wilayah sedangakan prop ngak punya wilayah

[yeniyeni]

Profesi yg sangat banyak menghabiskan, uang pajak rakjat, indonesia,,apbd,apbn,habis utk bayar gaji, jalan jalan rusak, mutu pendidikan kesehatan jelek, Harga2 sembako mahal, " daya beli konsumen rendah, rakjat bawah makin susah, pejabat pegawai pemerintah bermewah mewah, dgn rumah yg megah megah, , semoga. , ,,,.

[eraelektronika]

Aminn..sayaa setuju dirombakk saja
Kami di daerah lain tdk ada tunjangan kinerjaa...

[aguskusnandar]

tukin harusnya diatur oleh pusat agar semua sama jangan sampai beda beda di tiap daerahnya

[marullahmarullah]

Bukan tukin yang dibutuhkan tapi gaji pokoknya yang perlu ditinjau lagi.

[antonbujang]

Semua bisa diatur, , yg malas tampak bagus laporannya, kalau tidak dalam satu kantor bisa uring uringan satu sama lain karena beda pendapatan

[mardhians]

Tolong di pertimbangkan range nominal antara grade, bnyk yg tdk relevan.

[hotmatuasiregar]

Jangaan kita bicara masalah tukin rakyat lagi menderita

[infinixsmart]

Tukin harusnya di Evaluasi.
Yg Membebani Negara bukan Gaji ASN tapi Tukin/TPP.
1. Krn tunjangan kinerja/Tukin/TPP condong brdasarkan institusinya bukan brdasarkan kinerja individu ASN nya. Contoh kemenkeu & pajak paling tinggi tukinnya, belasan-ratusan juta, hampir sama dgn stingkt mentri, agak miris ketika di bbrp daerah ada bnyak ASN di instansi/SKPD2 trtntu yg tak dpt tukin/TPP krn APBD daerah tdk cukup.

2. Pemerintahan SBY jauh Lebih baik dlm mengelola inflasi & gaji ASN, dlm 10 tahun memimpin 9X kenaikan, sdgkan Jokowi hanya di 2019.
2014 (naik sdh masuk draft SBY).
Dan skrg terbukti kan?kesenjangan antar daerah/SKPD/kementrian terkait tukin yg seolah-olah menjadi Hak. Bukan bagian dari intergritas & prestasi kinerja.

Harusnya Rubah struktur Gaji ASN/TNI/POLRI & Pejabat Publik (dari Presiden, kementrian, gubernur, walikota/bupati dgn gaji besar) bukan munafik gaji kecil tapi banyak tunjangan lain2, sehingga ditemukan bnyk kasus korupsi.
Reformasi sistem Penggajihan

3. Kemenkeu Harus Jujur.
Buka Ke Publik,
Mana yg paling membebani Negara.
1. Gaji & tunjangan Pejabat Publik
2. BUMN
3. DPR.

Karena seolah-olah di zaman Jokowi, selalu ASN yg disorot

[danangsetiawan]

Tunjangan sertifikasi guru kutim di berikan berdasarkan kinerja....yg ada ini makin malas...mulai jam kerja, kinerja di sekolah, keahlian ..

[novianti]

Sdh 4 tahun berturut turut para PNS, TNI Polri dan Pensiunan tdk pernah naik gaji... Keluarganya mereka tentu sdh paham nantinya akan memilih dan mencoblos Partai juga Capres dan Cawapres

[arifbudiman]

PAK PRESIDEN LIHATLAH LEMBAGA TNI DAN POLRI. TUNJANGAN DAN GAJI MEREKA SANGAT SAANGAT KECIL . SEDANGKAN TUGAS TARUHANNYA NYAWA MENJAGA DINPERBATASAN DAN DAERAH KONFLIK. CONTOH DI POLRI UNTUK GOLONGAN 1 GAJIH POKOK CUMA 2 JUTA DAN TUNKING JUGA 2 JUTA. SAYA YAKIN JIKA GAJI DAN TUNKINNYA NAIK SESUAI DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH YANG LAIN SEPERTI DI KEMENTERIAN KEUANGAN. PASTI TANI DAN POLRI YANG BERTUGAS DIPERBATASAN DAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KONFLIK PASTI AKAN TENANG KELUARGANYA DITINGGAL TUGAS DENGAN BERKECUKUPAN

[nurlaylifadilla]

Coba simak soal pns yg jbatannya sbg penjaga sekolah, yg nmanya pnjaga skolah artinya 24 jam krja, tidak smpai d situ, meski SK nya pnjaga skolah tp dia jg mmbersihkan hlman dn wc dll..
Mhon it bnar" d prhatikan

[mustaamptk]

Kinerja selama ini hanya patokan absen.., tdk meliat produktifitas hasil kerja. Setuju kalo dirombak. Perawat, guru, pelayan lgsung bersetuh dgn rakyat. Ini patut di brri lebih

[MohammadHamidun]

Makin keujung masa berkuasanya ko pemerintah makin aneh ya pola berfikirnya.
Gaji pegawai setara golongan 4 kebawah itu tidak seharusnya diotak atik begitu pula dgn tukinnya. Sebab memang tidak terlalu besar jumlahnya.
Yg seharusnya ditata atau dikaji kembali adalah gaji golongan 4 keatas, .. begitu pula dgn tukinnya. Karena mereka kerjanya cuman merintah, duduk belakng meja, ttd bla..bla...bla yg memang tidak terlalu mengeluarkan energi. Sedangkan golongan 4 kebawah itu rata2 pelaksana perintah atau eksekutor, jadi sudah swajarnya gaji mereka harus lebih diperhatikan. Itu yg pertama.
Yang kedua, sangat tidak waras dan aneh jika kita menginginkan hasil yg baik tapi gaji pekerja dan pegawai disunat. Kebocoran kas negara bukan terletak pada gaji pegawai apalagi pegawai rendahan. Kebocoran itu paling banyak terjadi pada pos pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur yg sering ada deal-deal serta komitmen dgn para petinggi sebelum projectnya berjalan, sehingga untuk hasilnya terjadi penurunan spek. Belum lagi deal-deal soal pajak yg terjadi dgn oknum-oknum pegawai pajak dgn pengusaha atau pelaku usaha serta penggelapannya. Disitulah letak kebocoran dan kerugian sesungguhnya.
Belum lagi anggaran pengeluaran gaji dan tunjangan para petinggi, yg nilainya fantastis.

Seharusnya sebelum menyunat atau mempersoalkan gaji pegawai, Menpan RB, Menkeu, atau Presiden dengan gagah menyatakan kami akan meniadakan anggaran-anggaran aneh yg sering kami terima misal uang perjalanan, uang pulsa, dll serta memotong separoh gaji kami untuk kepentingan menutupi gaji pejabat-pejabat baru di IKN. Dan juga mengkaji lagi apa urgensinya IKN dan apa kerugian Negara saat ini jika IKN tetap terus dilanjutkan.
Belum lagi project2 kereta cepat dari jakarta kedaerah sekitar, itu apa manfaatnya jika IKN tetap dilanjutkan, kan IKN ibukota baru... hal-hal naif dan sontoloyo seperti ini yg harusnya difikirkan bukan malah mempreteli gaji pegawai.
Mari berfikir lebih waras, kita ingin hasil kerja yg baik tapi gaji mereka dipangkas... bukankah itu tindakan tidak waras???