Mahfud MD Peringatkan Paslon dan Tim Kampanye Tak Langgar Protokol Kesehatan: Bisa Didiskualifikasi

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memperingatkan para pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 dan tim kampanyenya tidak melanggar protokol kesehatan.

Mahfud menegaskan sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan bisa sampai diskualifikasi.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai memimpin rapat kordinasi analisa dan evaluasi tahapan Pilkada Serentak di Kantor Kemenko Polhukam, pada Senin (23/11/2020).

‘’Jangan main-main, kepada paslon dan tim kampanye nya, karena kalau melakukan pelanggaran protokol kesehatan kami tindak seperti yang lain, bahkan sampai didiskualifikasi, tergantung pada kapasitas pelanggarannya,’’ kata Mahfud dalam keterangan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Senin (23/11/2020).

Mahfud menyatakan hingga saat ini penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 berjalan relatif baik, aman dan terkendali.

Namun demikian, kata Mahfud, masih ditemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan

’’Ada pelanggaran protokol kesehatan terjadi sebanyak 2,2 persen dari 73.500 ribu event itu pelanggarannya kira-kira 1.510 protokol kesehatan. Itupun yang kecil-kecil misalnya lupa pakai masker, jumlah di ruangan lebih dua orang, dan sebagainya,’’ kata Mahfud.

Mahfud juga menjelasakan hingga saat ini sudah ada 16 kasus pelanggaran yang Pilkada yang dibawa ke ranah pidana.

Ia mengatakan saat ini 16 kasus tersebut telah masuk proses penyelidikan, penyidikan, dan juga sudah ada yang hingga proses peradilan.

‘’Jadi jangan bilang bahwa tidak ada tindakan. Semua sudah ditindak, ada yang melanggar protokol, ada yang diperingatkan langsung berubah, kemudian ada yang diproses pidana dan sebagainya,’’ kata Mahfud.

Mahfud juga meminta masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkada karena momen tersebut penting untuk menentukan pemimpin daerah selama lima tahun ke depan.

‘’Kita juga mohon agar masyarakat diberi pemahaman, agar berpartisipasi di dalam pilkada, karena lima tahun pemimpin akan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri,‘’ kata Mahfud.