filmov
tv
Mengapa Kementerian LHK Tertutup Dalam Proses Penetapan Denda Kebun Sawit di Kawasan Hutan?
Показать описание
Kebijakan pengampunan yang diberikan pemerintah terhadap pelaku penguasaan kebun sawit dalam kawasan hutan menuai sorotan keras. Tudingan publik mengarah pada tertutupnya proses pengenaan denda bagi individu maupun kelompok masyarakat serta korporasi yang mengelola hutan tanpa izin atau ilegal.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sebagai leading sector kebijakan ini dinilai tak transparan. Elemen publik mendesak agar Kementerian LHK membuka ke publik soal proses tahapan yang sudah dilakukan sejak kebijakan ini mulai diterapkan. KPK dan lembaga negara lain diminta untuk mengawasi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil.
Sejak tahun 2021 lalu, hingga saat ini Menteri LHK Siti Nurbaya sudah meneken sembilan pucuk surat keputusan. Isinya tentang data, informasi dan daftar individu, kelompok masyarakat dan perusahaan yang menguasai hutan tanpa izin untuk perkebunan kelapa sawit. KLHK menyebut para perambah hutan itu dengan istilah subjek hukum. (*)
#DendaKebunSawit
#GarisTengahMedia
#RiauAkses
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sebagai leading sector kebijakan ini dinilai tak transparan. Elemen publik mendesak agar Kementerian LHK membuka ke publik soal proses tahapan yang sudah dilakukan sejak kebijakan ini mulai diterapkan. KPK dan lembaga negara lain diminta untuk mengawasi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil.
Sejak tahun 2021 lalu, hingga saat ini Menteri LHK Siti Nurbaya sudah meneken sembilan pucuk surat keputusan. Isinya tentang data, informasi dan daftar individu, kelompok masyarakat dan perusahaan yang menguasai hutan tanpa izin untuk perkebunan kelapa sawit. KLHK menyebut para perambah hutan itu dengan istilah subjek hukum. (*)
#DendaKebunSawit
#GarisTengahMedia
#RiauAkses
Mengapa Kementerian LHK Tertutup Dalam Proses Penetapan Denda Kebun Sawit di Kawasan Hutan?
KLHK BERI SANKSI 10 PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN
KLHK Tindak Tegas Pembakar Lahan dan Hutan
Rapat Komisi IV DPRRI dengan Kementerian LHK
MENTERI KLHK SITI NURBAYA RAPAT TERTUTUP DENGAN BUPATI & KETUA DPRD PELALAWAN BAHAS NASIB TNTN
Mau Lolos Tes SKD CPNS 2024? Cek Syarat Penting Ini!
Pagu Indikatif KLHK Tahun 2023 Masih Rendah
(Jumpa Pers) Pencabutan Izin Pembakar Lahan dan Hutan
KLHK Sebut Polusi Udara Kini Menjadi Masalah Kota Besar di Dunia
Fenomema Embun Upas di Kawasan Gunung Bromo
TALKSHOW: Sawit Bukan Tanaman Hutan #2
DLHK PROVINSI RIAU REKOMENDASIKAN PT ARARA ABADI KE KEMENTERIAN LHK MELANGGAR DAS
Dua Perusahaan Cemari DAS Citarum Kena Hukum Rp16,26 Miliar
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Areal Perhutanan Sosial Bojonegoro, Jawa Timur
Presiden Jokowi Panggil Menteri LHK ke Istana, Ada Apa?
Klarifikasi Perihal Pengaduan Tentang Tumpang Tindih Hak Atas Tanah
Denny Indrayana Bocorkan Nasib Dua Menteri dari NasDem : Kembali Digoyang dan Diserang
Pemerintah Kembangkan Ekosistem Karbon Biru
KLHK Segel Lahan Empat Perusahaan Kelapa Sawit, Terbukti Melanggar dan Picu Karhutla | Liputan 6
Webinar Keberterimaan Kayu Ber-SVLK di Pasar Lokal dan Internasional
Kapolri Temui Menteri Siti Bahas Persoalan Kehutanan
Presiden Jokowi Panggil Menteri LHK & Politisi NasDem Siti Nurbaya, Apa yang Dibahas?
Tindak Tegas Pembakar Lahan dan Hutan, KLHK Segel 10 Lahan Kelapa Sawit
Seri #3. Rehabilitasi & Fakta Baru Perisai Negeri Kita
Комментарии