filmov
tv
Mendagri Izinkan PJ Kepala Daerah Pecat ASN
Показать описание
Surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai kewenangan penjabat kepala daerah untuk memutasi atau memecat ASN di daerah menuai polemik dan dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa perlu dibuat peraturan pemerintah yakni sebagai payung hukum besarnya soal penjabat kepala daerah termasuk didalamnya kewenangan untuk mutasi atau memecat ASN.
Selain itu, Robret juga mencatat terdapat sisi positif dan negatif soal surat edaran tersebut. Sisi positifnya, kebijakan tersebut merupakan autokritik pada Kemendagri sendiri karena birokrasi dan perizinan terhadap seorang PNS sering menjadi keluhan dari kepala daerah. Bahkan ketika seorang PNS terlibat dalam kasus pidana seperti korupsi yang mengharuskan pemberhentian sementara tetapi tidak segera bisa dilakukan oleh seorang pejabat atau kepala daerah karena masih membutuhkan proses perizinan yang membutuhkan waktu yang panjang.
Sisi negatif dari kebijakan tersebut menurut Robert Na Endi Jaweng tidak bisa membedakan antara substansi kewenangan dengan tata cara pelaksanaan. Substansi kewenangan pembatasan atau larangan bagi seorang penjabat untuk memutasi pegawai tersebut diatur pada UU dan PP. Jika Pemerintah Pusat melihat bahwa UU dan PP dari sisi produk hukumnya tersebut perlu direvisi maka harus direvisi dari peraturan pemerintah tidak hanya sebatas surat edaran.
Hal tersebut juga sekaligus memperkuat hasil pemeriksan Ombudsman yang sudah disampaikan pada pihak Kemendagri di mana Mendagri sebagai terlapor terdapat tiga tindakan korektif. Salah satu diantaranya meminta perlu dibuat peraturan pemerintah yakni sebagai payung hukum besarnya soal penjabat kepala daerah termasuk didalamnya kewenangan untuk mutasi ASN. Jadi tidak membuat aturan yang sangat operasional instrumen-instrumen yang ada di Mendagri sendiri padahal muatan materinya seharusnya diatur pada level peraturan pemerintah.
------------------
Ikuti juga media sosial METRO TV lainya agar dimanapun tetap terinfomasi dengan baik dan lengkap karena berita paling aktual kami sungguhkan dan perkembangan terkini kami sampaikan.
#Metrotv #Beritaterkini #Beritaupdate
Selain itu, Robret juga mencatat terdapat sisi positif dan negatif soal surat edaran tersebut. Sisi positifnya, kebijakan tersebut merupakan autokritik pada Kemendagri sendiri karena birokrasi dan perizinan terhadap seorang PNS sering menjadi keluhan dari kepala daerah. Bahkan ketika seorang PNS terlibat dalam kasus pidana seperti korupsi yang mengharuskan pemberhentian sementara tetapi tidak segera bisa dilakukan oleh seorang pejabat atau kepala daerah karena masih membutuhkan proses perizinan yang membutuhkan waktu yang panjang.
Sisi negatif dari kebijakan tersebut menurut Robert Na Endi Jaweng tidak bisa membedakan antara substansi kewenangan dengan tata cara pelaksanaan. Substansi kewenangan pembatasan atau larangan bagi seorang penjabat untuk memutasi pegawai tersebut diatur pada UU dan PP. Jika Pemerintah Pusat melihat bahwa UU dan PP dari sisi produk hukumnya tersebut perlu direvisi maka harus direvisi dari peraturan pemerintah tidak hanya sebatas surat edaran.
Hal tersebut juga sekaligus memperkuat hasil pemeriksan Ombudsman yang sudah disampaikan pada pihak Kemendagri di mana Mendagri sebagai terlapor terdapat tiga tindakan korektif. Salah satu diantaranya meminta perlu dibuat peraturan pemerintah yakni sebagai payung hukum besarnya soal penjabat kepala daerah termasuk didalamnya kewenangan untuk mutasi ASN. Jadi tidak membuat aturan yang sangat operasional instrumen-instrumen yang ada di Mendagri sendiri padahal muatan materinya seharusnya diatur pada level peraturan pemerintah.
------------------
Ikuti juga media sosial METRO TV lainya agar dimanapun tetap terinfomasi dengan baik dan lengkap karena berita paling aktual kami sungguhkan dan perkembangan terkini kami sampaikan.
#Metrotv #Beritaterkini #Beritaupdate
0:16:05
Mendagri Izinkan PJ Kepala Daerah Pecat ASN
0:02:09
Mendagri: Pj Kepala Daerah Bisa Pecat dan Mutasi Pegawai Tanpa Izin
0:02:20
Mendagri Akan Minta Usulan DPRD soal Pengangkatan Pj Kepala Daerah
0:01:12
Komisi II DPR Usulkan Mendagri Cabut SE Pj Kepala Daerah Bisa Pecat dan Mutasi ASN
0:02:11
Ini Permintaan Mendagri untuk Pj Kepala Daerah
0:02:20
Alasan Mendagri Bolehkan Pj Kepala Daerah Berwenang Mutasi dan Beri Sanksi
0:02:03
Kemendagri Sebut Larangan PJ Kepala Daerah Tak Bisa Maju Pilkada Sesuai UU Pilkada
0:01:47
Mendagri Sebut TNI/Polri Tak Akan Lagi Diusulkan Jadi Pj Kepala Daerah
0:01:31
Mendagri Bolehkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pakar Itu Bertentangan
0:02:13
Kemendagri Jamin SDM Pengganti Pejabat Kepala Daerah
0:01:46
Dapat Izin Mendagri, Kini Pj Bisa Pecat atau Mutasi Pegawai
0:01:18
Kemendagri Masih Belum Putuskan PJ Kepala Daerah Jelang Pilkada | Kabar Pagi tvOne
0:02:22
Polemik Surat Edaran Mendagri
0:03:04
Jokowi & Mendagri Tito Digugat ke PTUN soal Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Stafsus: Kami Siap Ha...
0:02:10
PJ Kepala Daerah Tak Bisa Maju di Pilkada 2024
0:01:49
Komisi II Minta Mendagri Cabut Surat Edaran soal Pj Bisa Pecat ASN
0:02:37
Aturan Pilkada, Mendagri Tito Karnavian: Calon Kepala Daerah Harus Pahami Aturan! | tvOne
0:07:41
#OmbudsmanBicara: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, Maladministrasi atau Bukan?
0:00:47
NGAWUR ‼️ MENDAGRI IZINKAN PJ KEPALA DAERAH MUTASI HINGGA PECAT ASN ‼️
0:02:55
NGAWUR ‼️ MENDAGRI IZINKAN PJ KEPALA DAERAH MUTASI HINGGA PECAT ASN ‼️
0:06:44
Empat Pj Gubernur Baru dari Unsur TNI Polri, Ini Kata Mendagri
0:03:25
Tito Karnavian Luruskan Soal Wewenang Pj Kepala Daerah Boleh Memecat dan Mutasi ASN
0:18:29
Mendagri Lantik Teguh Setyabudi Jadi Pj Gubernur Jakarta
0:20:13
Plt, Pj & Pjs Kepala Daerah dapat melakukan Mutasi ASN
Комментарии