filmov
tv
Pemerintah Inggris Selidiki Kasus Korupsi Garuda Indonesia dan Bombardier
Показать описание
JAKARTA, KOMPAS.TV - Serious Fraud Office (SFO) Inggris atau lembaga yang mengusut perkara korupsi mengumumkan telah memulai penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi Bombardier dan maskapai Garuda Indonesia.
Melansir Aerotime, SFO mengatakan, saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi terkait dengan kontrak dan atau pesanan dari Garuda Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana Pemerintah Inggris untuk turun tangan dalam investigasi kasus dugaan korupsi pembelian Pesawat Garuda Indonesia dengan produsen Pesawat Bombardier.
Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku mendukung langkah SFO yang tengah mengusut kasus yang diduga melibatkan Garuda Indonesia.
"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindak-lanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick dalam keterangannya.
Erick menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan stakeholder lainnya terkait kasus tersebut.
Melansir Aerotime, SFO mengatakan, saat ini sedang dalam penyelidikan aktif atas dugaan penyuapan dan korupsi terkait dengan kontrak dan atau pesanan dari Garuda Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana Pemerintah Inggris untuk turun tangan dalam investigasi kasus dugaan korupsi pembelian Pesawat Garuda Indonesia dengan produsen Pesawat Bombardier.
Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku mendukung langkah SFO yang tengah mengusut kasus yang diduga melibatkan Garuda Indonesia.
"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindak-lanjutan masalah hukum di Garuda karena ini merupakan bagian dari Good Corporate Governance dan transparasi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick dalam keterangannya.
Erick menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan stakeholder lainnya terkait kasus tersebut.
Комментарии