filmov
tv
KEBIJAKAN PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA (UNAN PRIBADI/KEMENKUMHAM)
Показать описание
Sinopsis Video
Pada tahun lalu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menarik investasi dari negara-negara lain, maka diperlukan peraturan perundang-undangan, yang diterjemahkan tidak hanya ke dalam bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa-bahasa asing lainnya. Oleh sebab itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu direvisi, khususnya pada ketentuan yang mengatur mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 perlu dilaksanakan beberapa kegiatan dalam jangka pendek sebagai berikut:
1. Tanggal 18 Oktober 2021 mengadakan rapat penyiapan konsepsi revisi.
2. Tanggal 28 Oktober 2021 Mengadakan rapat penyusunan naskah urgensi revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
3. Tanggal 12 November 2021 mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dalam rangka menyerap aspirasi dari para stakeholder.
4. Tanggal 17 November 2021 Mengadakan rapat Panitia Antar Kementerian guna penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, untuk mendukung kemudahan akses terhadap data terjemahan Peraturan Perundang-undangan dibuat Web terjemahan resmi Peraturan Perundang-undangan yang selama ini dalam format bahasa Indonesia ditambah ke dalam format bahasa Inggris, dengan alamat:
Pada tahun lalu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menarik investasi dari negara-negara lain, maka diperlukan peraturan perundang-undangan, yang diterjemahkan tidak hanya ke dalam bahasa Inggris saja, tetapi juga bahasa-bahasa asing lainnya. Oleh sebab itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu direvisi, khususnya pada ketentuan yang mengatur mengenai penerjemahan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 perlu dilaksanakan beberapa kegiatan dalam jangka pendek sebagai berikut:
1. Tanggal 18 Oktober 2021 mengadakan rapat penyiapan konsepsi revisi.
2. Tanggal 28 Oktober 2021 Mengadakan rapat penyusunan naskah urgensi revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
3. Tanggal 12 November 2021 mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dalam rangka menyerap aspirasi dari para stakeholder.
4. Tanggal 17 November 2021 Mengadakan rapat Panitia Antar Kementerian guna penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, untuk mendukung kemudahan akses terhadap data terjemahan Peraturan Perundang-undangan dibuat Web terjemahan resmi Peraturan Perundang-undangan yang selama ini dalam format bahasa Indonesia ditambah ke dalam format bahasa Inggris, dengan alamat:
0:03:44
KEBIJAKAN PENERJEMAHAN RESMI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA (UNAN PRIBADI/KEMENKUMHAM)
0:00:42
Pusat Penerjemah - Penerjemah Tersumpah Resmi Undang-Undang-UUD-Konstitusi
![[LIVE] Pembukaan Diklat](https://i.ytimg.com/vi/IMVs8K6dPUQ/hqdefault.jpg)
1:36:21
[LIVE] Pembukaan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan, Senin (10/8)
0:01:00
Kebijakan pembebasan Narapidana oleh Kemenkumham
1:18:13
OPERA (OBROLAN PERANCANG) EPS.8 - IMPLIKASI PENGUJIAN FORMIL UU DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PUU
1:46:29
PPPSI Ditjen PP Kemenkumham II Prosedur Alih Bahasa Asing Peraturan Perundang-undangan
0:01:12
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
0:52:51
Launching Digitalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
1:08:22
Teknik Dasar Penerjemahan Kontrak/Perjanjian | Ruang Berbagi HPI | Nursalam AR
0:03:32
PENGHARGAAN DAN SANKSI ATAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
1:03:44
OPERA (OBROLAN PERANCANG) EPS.9 - URGENSI PERPU NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
0:03:20
Kuliah Umum Penerjemahan di JSA FS UM
1:24:55
OPERA (OBROLAN PERANCANG) EPS.6 - MENJELANG DUA TAHUN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
2:32:49
Webinar Peluncuran Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan KUHP Belanda dan KUHP Indonesia
0:31:02
Prospek Penerapan UU Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Hak Asasi Manusia
0:02:53
PLT DIRJEN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN SOSIALISASIKAN RUU KUHP DAN UU PEMASYARAKATAN
0:56:25
Sharing Session - Perjanjian Perdagangan Internasional (FTA/CEPA) Chapter GP
0:21:17
Tepatkan Kebijakan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemik COVID 19?
1:42:51
Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Penerjemah Angkatan II Tahun 2023
2:26:21
WEBINAR UNCAC: 'THE JAKARTA PRINCIPLES' - IMPLEMENTASI PASAL 6 DAN 36 UNCAC
0:11:15
Ditjen PP Profil
0:02:04
Guide To Legal Document Translation
0:07:02
National Interpreter Certification Interview and Performance CPCs Review With Sign Helps
1:54:59
Bimtek Jabfung Penerjemah 2023 Hari Kedua Sesi II
Комментарии