WARTA PARLEMEN - TATA KELOLA DANA OTSUS PAPUA HARUS DIAWASI

Показать описание

// Dua Puluh Tahun Sejak Undang-undang OTSUS Papua Diundangkan / Tata Kelola Dan Pemanfaatan Dana OTSUS Masih Menjadi Sorotan Pansus // Untuk Itu Pada Jilid Kedua / Panitia Khusus RUU OTSUS Papua Mendorong Pemerintah / Memperkuat Pengawasan Pengelolaan Dana Otsus Papua / Agar Manfaatnya Bisa Dirasakan Seluruh Masyarakat Papua //

NARASUMBER :
KOMARUDIN WATUBUN / Ketua PANSUS OTSUS PAPUA DPR RI / F-PDIP / Dapil PAPUA
ROBERTH ROUW / Anggota PANSUS OTSUS PAPUA DPR RI / F-P.NASDEM / Dapil PAPUA
(TVR Parlemen - Biro Pemberitaan Parlemen - SETJEN DPR RI)
Twitter : @DPR_RI
FB : DPR RI
Youtube : DPR RI
(TIM IT & SOSMED)

Рекомендации по теме

Комментарии

Menurut Glen Karis Rumpaidus setuju perlu adanya divisi khusus sistem pengawasan dibawah presiden sehingga divisi tersebut mampu mengontrol dana Otsus tersebut baik tingkat provinsi pembangunan fisik seperti apa..?? tingkat kabupaten kota pembangunan fisik seperti apa...?? maupun tingkat distrik hingga realisasinya kepada masyarakat pada wilayah kampung- kampung dipapua pada khususnya.

ferrymurib

Memang harus diawasi... tapi dengan cara bagaimana??? Saran: DPR dan Pemerintah harus membuat Badan Pengelola Dana Otonomi Khusus setingkat Kementerian. Biar dana otsus yang diberikan ke daerah bisa dikontrol lewat BPD Otsus...

randimorin

Air mata negeri papua itu ada didana itu bila perlu ganti yg kerja tdk jujur

andi-ltdl

WARTA PARLEMEN - TATA KELOLA DANA OTSUS PAPUA HARUS DIAWASI

WARTA PARLEMEN - PANDEMI COVID 19 BAWA PERUBAHAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA

WARTA PARLEMEN - TATA KELOLA DANA OTSUS PAPUA HARUS DIAWASI

WARTA PARLEMEN - ITTAMA SETJEN DPR RI PERKUAT TATA KELOLA PENGAWASAN

WARTA PARLEMEN - TATA KELOLA OBAT DAN ALKES PERLU PEMBENAHAN

WARTA PARLEMEN - BADAN PANGAN NASIONAL DIHARAPKAN PERBAIKI TATA KELOLA PANGAN NASIONAL

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IV DPR RI KRITISI TATA KELOLA IMPOR PRODUK PANGAN

WARTA PARLEMEN - TATA KELOLA PERTAMBANGAN DI KUKAR HARUS DIBENAHI

WARTA PARLEMEN - KOMISI IX MINTA PEMERINTAH BENAHI TATA KELOLA PLASMA KONVALESEN

WARTA PARLEMEN - DPR RI - POLEMIK DATA DAN MANAJEMEN TATA KELOLA PANGAN MASIH TERJADI

WARTA PARLEMEN - BUMN HARUS PERBAIKI TATA KELOLA PUPUK

WARTA PARLEMEN - DPR RI - DPRD NGANJUK PUJI TATA KELOLA DAN PENGAWASAN KOPERASI DPR

WARTA PARLEMEN - BANK BUMN HARUS TERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IV DPR RI KRITISI PERBAIKAN BUDI DAYA GARAM

WARTA PARLEMEN - DPR RI - KOMISI IV DPR RI MINTA IPB LAKUKAN INOVASI DI SEKTOR PERTANIAN

WARTA PARLEMEN - KONSINYERING PKAKN BK DPR RI DENGAN BPK RI

WARTA PARLEMEN - EVALUASI MENYELURUH TERHADAP PLN BATUBARA

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PERAN PARLEMEN DUNIA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

WARTA PARLEMEN - HADAPI PANDEMI KOMISI IV DORONG BATASI IMPOR KOMODITI LAUT

Editorial Parlemen - Perbaikan Tata Kelola Pengawasan Obat Dan Farmasi

WARTA PARLEMEN - PREDIKAT WTP PADA LKPP PATUT DIAPRESIASI

WARTA PARLEMEN - SEKTOR PERTANIAN HARUS TETAP TERJAGA

WARTA PARLEMEN - PRO KONTRA KEPMENDIKBUDRISTEK NO. 35 TAHUN 2021

WARTA PARLEMEN - DPR SAYANGKAN JUTAAN DOSIS VAKSIN KADALUARSA

WARTA PARLEMEN - OVER SUPPLY SEMEN HARUS JADI PERHATIAN