filmov
tv
Cara Installasi Apikasi GeoKKP BPN - PTSL
![preview_player](https://i.ytimg.com/vi/vRJIiY33HIc/hqdefault.jpg)
Показать описание
Pemerintah berkomitmen melaksanakan pembangunan dengan tetap mempertahankan lanskap tropis yang berkelanjutan melalui pengelolaan pertanahan serta reforma agraria.
Staf Ahli Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Budi Mulyanto menjelaskan pemerintah telah menyusun dan menyiapkan data informasi penguasaan serta pemilikan tanah.
Menurut Budi Mulyanto, ada beberapa strategi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia yaitu: pertama, penggunaan one map policy untuk pemetaan lahan menggunakan satu database geospatial, geoportal dan standar yang sama, kedua komitmen terhadap tata ruang, ketiga penegakan hukum dan keempat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Institusi/Lembaga terkait.
“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga telah mencanangkan program Geo-KKP (Komputerarisasi Kantor Pertanahan) pemetaan bidang tanah yang telah terdaftar,” jelas Budi, Selasa (28/4/2015).
Budi menambahkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mengurangi sebanyak mungkin konversi lahan, terutama Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Contohnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua yang menetapkan target untuk mempertahankan 90 persen wilayah Papua sebagai kawasan hutan. Tujuannya untuk mengurangi rencana alih fungsi hutan sebesar 21 persen dari rencana semula.
"Ini menggambarkan komitmen kuat dalam mempertahankan lanskap tropis yang berkelanjutan,” papar Budi.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Budi Prasetyo
Staf Ahli Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Naisonal (BPN) Budi Mulyanto menjelaskan pemerintah telah menyusun dan menyiapkan data informasi penguasaan serta pemilikan tanah.
Menurut Budi Mulyanto, ada beberapa strategi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia yaitu: pertama, penggunaan one map policy untuk pemetaan lahan menggunakan satu database geospatial, geoportal dan standar yang sama, kedua komitmen terhadap tata ruang, ketiga penegakan hukum dan keempat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Institusi/Lembaga terkait.
“Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga telah mencanangkan program Geo-KKP (Komputerarisasi Kantor Pertanahan) pemetaan bidang tanah yang telah terdaftar,” jelas Budi, Selasa (28/4/2015).
Budi menambahkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mengurangi sebanyak mungkin konversi lahan, terutama Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Contohnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua yang menetapkan target untuk mempertahankan 90 persen wilayah Papua sebagai kawasan hutan. Tujuannya untuk mengurangi rencana alih fungsi hutan sebesar 21 persen dari rencana semula.
"Ini menggambarkan komitmen kuat dalam mempertahankan lanskap tropis yang berkelanjutan,” papar Budi.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Budi Prasetyo
Комментарии