Mahfud MD Akui Ada Politik Uang: Lewat DPRD Borongan, Pilkada Langsung Eceran

preview_player
Показать описание
JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, praktik politik uang atau money politic akan tetap ada, baik dalam sistem pemilihan umum langsung atau tidak langsung.

Mahfud mengatakan, praktik politik uang dalam pemilihan tidak langsung diberikan secara ke partai-partai, sementara dalam pemilihan langsung diberikan secara eceran ke masyarakat.

"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politic-nya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya, bayar ke rakyat pakai amplop satu per satu," ujar Mahfud MD dalam diskusi daring " Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal", Sabtu (5/9/2020).

Karena itu, menurut Mahfud, perdebatan soal maraknya praktik politik uang dalam pemilihan langsung tak sepenuhnya relevan.

Dia mengatakan, bagaimanapun sistem pemilihan langsung memiliki sisi positif bagi praktik demokrasi.

Ia menuturkan, setidaknya pertentangan ideologis yang mengemuka di tingkat pusat dapat dibantah dengan koalisi parta-partai di tingkat daerah. Sebab, partai-partai lebih mengedepankan cara agar calon menang pemilu.

#MahfudMD #PolitikUang #Pilkada
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Tegakkan Hukum, tuankan mentrinya koordinator bidang polhukum

arfaladamay
Автор

yg memilih dan yg di pilih sama aja gk bisa di percaya angel sportivitasx

aristjahyalaksono
Автор

Jadi kalau pilkada saja Bapa MD mengatakan pasti ada mony politk lalu bagaimana dengan Pilpersnya

junaidisiregar
Автор

Rusak logika saya ....
Di saat sedang ramai memberitakan Pilkada tapi sekolah tatap muka blm d buka.
Ada maksud apa ini..?

janudin
Автор

Mestinya sekaliber profesor bisa memberikan solusi bagaimana agar tidak terjadi money politic. Bukan cuma memberitahu apa yg sudah diketahui umum.

studio-gaul
Автор

Pantesan saja begitu ada rencana pembuatan RUU ttg Pilkada sampai Pilpres, Wah...ributnya bukan main, semuanya berkoar ngakunya atas nama rakyat.

nkrihrgmati
Автор

Pilkada lewat DPRD..lebih baik dan tdk ada utk pontesi

promomercy
Автор

MANY POLITIK LANGSUNG KE RAKYAT PEMILIH, BETUL ITU SELALU ADA, RAKYAT SEBAGIAN BESAR MEMANG MENGHARAP ADANYA SUAP KE RAKYAT DARI YG MENCALONKAN KE RAKYAT KALANGAN BAWAH KARENA INILAH YG TERBANYAK DI INDONESIA TERDIRI DARI KAUM BURUH, PETANI, NELAYAN, PEDAGANG, HIDUP MASIH DLM KESULITAN EKONOMI, LUMAYAN DAPAT AMPLOP RP 50OOO ATAU ADA YG RP 100, 000. UTK BELI BERAS.

salehsudrajad
Автор

Kembalikan Pilkada dipilih DPRD :
1. Dana Pilkada di APBD lebih
manfaat digunakan untuk
keperluan rakyat.
2. Pengawasan lebih mudah
bila terjadi politik uang.
3. Konflik horizontal akibat
Pilkada bisa dihindari.
4. Rakyat sebagian besar
Pemilu/Pilkada dianggap se
bagai pesta demokrasi shg
rakyat berpikir bahwa saat
Pilkada/Pemilu saatnya mem
peroleh uang banyak tanpa
berpikir akibatnya nanti.

pranata
Автор

Semua Pilkada dari Dulu sampai Sekarang tetap saja Ada Transaksi Duit Pak Mahfud, Usia Saya 70 thn, sejak thn 1973 sampai Pemilu - Pilkada 2019 ikut jadi Panitia dan Pengawas, Klo para Kandidat ga Beli Suara ga Mungkin Menang

cecepmadjid
Автор

Yang PILPRES KEMARIN bgmna.. mpuuud.... mingkeeem ajaaa...

burhanudinburhan
Автор

nggak ada uang ganti ninggalin kerja namanya orang desa....nggak mau nyoblos

subandijombok
Автор

Rakyat skrng jg ga bodoh lah
terima duit tp blm tentu dipilih

yovi
Автор

Yth : Pak Mahfud MD
Warga Cip-Mel RW 06 mengalami kesulitan teramat sangat, menghadapi sekelompok Oknum mafia perumahan TNI AD yg sewenang2 merampas rumah warga dimana dlm satu rumah ada 3 keluarga yang hidup bersama dan saling bahu membahu
Disaat tersulit Pandemi Covid 19 banyak yg tereksekusi sehingga dengan terseok-seok berpencar cari kontrakkan dng kemampuannya yang sangat minim
Diantarnya ada Salah satu yang sakit dan tidak ingin dipindah, ingin mati dirumahnya sendiri ... Saat ini di bawa *DINSOS* ke RS Budi Asih.
*Tetapi*
Rumahnya langsung di pita kuning Kodam jaya Hari ini sudah ditutupi seng oleh para oknum beruniform bela negara yang ingin merampas hunian tsb.
Sementara persoalan ini masih di pengadilan dan status QUO

Sepertinya Aparat TNI AD ...
Kebal hukum

Semoga Pemerintah serta jajarannya dapat membantu menyelesaikan persoalan ini sesuai UU Hukum dan Hak Azasi Manusia


Warga Cip-Mel RW 06 yg
*TERCEKAM*

utaribudiningtias
Автор

Dah yg melanggar di DISCK KWALIFIKASI SAJA KALO ADA MONEY POLITIC DAN PIDANAKAN BAIK YG MEMBERI DAN YG MENERIMA HARUS DIPIDANAKAN KARENA SUDAH MERUSAK AZAS DEMOKRASI tatanan bernegara DaN TEGAKAN HUKUM YG TEGAS DaN BENAR APA SUSAH NYA !!!

wawansunartost
Автор

Happens over and over again. I think we should focus on creating preventive action

edukasiinvestasisaham
Автор

Politik uang tidak bisa di hindari karna pemilih juga memilih yg memberi uang apa lagi pilkada .pildes saja pakai uang

nurulizatzi
Автор

Bila ada kecurangan lapornya kemana? Kepuskesmas prof??? prcuma lapor klw tdk di tndak lanjuti..kya pilpres kemarin

daudabdullah
Автор

Tapi kenapa loe diamkan saja, dan terbukti sekarang makin parah.

saifulbachar
Автор

Ya betul itu pa md semua anggota dpr yang terpilh itu menggunakan uang

djenihumena