Jika Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Diprediksi Bakal Patah Hati

Sosok Agus Harimurti Yudhoyono dan Ahmad Heryawan digadang-gadang berpeluang menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Meski begitu, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi menilai, Anies lebih baik memilih sosok di luar kader tiga partai yang mendukungnya, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem.

Sebab, jika melihat dari endorse dan saham politik yang terbesar, Demokrat bakal merasa punya modal suara terbesar di antara tiga partai Koalisi Perubahan.

Kendati demikian, PKS diyakini enggan sekadar jadi penonton dalam Koalisi Perubahan. Sosok Ketua Majelis Syura PKS sendiri dinilai mumpuni menjadi pendamping Anies, lantara rekam jejaknya sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dua periode.

Meski begitu, jika pada akhirnya Anies memilih Ketua Umum Partai Demokrat sebagai pendampingnya, PKS diprediksi bakal patah hati, begitupun sebaliknya.

Simak selengkapnya dalam video berikut.
Video Jurnalis: FIR, NIS,
Penulis: Fitria Chusna Farisa
Penulis Naskah: Timothy Afryano
Narator: Timothy Afryano
Video Editor: Alfiyan Oktora Atmajaya
Produser: Rose Komala Dewi
Music: Crock_Pot
#JernihkanHarapan #JernihMemilih #AniesBaswedan

[mugiberkah]

Hanya Prabowo yg ikhlas dermawan jiwa raga utk Indonesia

[mesrasitanggang]

siapa yg memberi izin pemukiman di area depo pertamina yg meledak itu haah 😡

[uuskusnadj]

Pokonya hati hati jangan pilih capres yg menggebu gebu jadi pemimpin, lihat rekam jejak Yohanes dijakarta

[nicolaskumambong]

PKS goda " sandi spy dapat hutang untuk pileg 🧔🙊

[pasificdom]

Dikasih saran di pikirkan, jangan diulangi lagi kejadian plumpang. Dikasih saran ahok, malah gak digubrik... Akibatnya 19 orang jadi korban.

[nimatulmaula]

*lho, , , Anies belum ditangkap ya ??? 😰😨😱.*

[igustingurahmade]

Se7 cawapres anies Baswedan sebaiknya diluar koalisi tiga partai.
Anies Baswedan - sugik nur
dijamin pilpres cukup satu putaran apa lagi didukung oleh HTI cs + 212

[dhifkyabida]

Jgn AHY...katakan tidak pd korupsi, , , ,

[guzpeduliii_]

Jika ahy nggak jadi cawapres maka demokrat auto ngambek

[adipponggok]

Siapapun cawapresnya tetap GK Sudi pilih anies

[akuwonggunung]

Kok sudah heboh duluan bingung siapa cawapresnya siapa cawapresnya hadeh.

[jeklinduri]

katanya urusan wapres terserah capresnya kok mala partai pengusung yg atur capresnya jangan jangan nanti uda jadi presiden mala di atur partai lagi persidennya

[tulusamamuri]

wakil yg cocok buat anis NOVEL BAMUKMIN pasti menang 😁😁😁

[sigantengganteng]

Masak anak SBY jadi wapres Apa kata dunia ... Ahy presiden dong. Kan partai lumayan besar. ....

[jokovet]

Selama kompensasinya “sesuai”, PKS biasanya jg fine fine aja. Berkaca Sandiaga Uno saat jadi cawapres Prabowo di 2019 kemaren. butuh “bahan bakar” Bung, buat menghidupkan mesin partai dlm menghadapin pilpres dan pileg besok 😁

[fairah]

Jangan atur" tinggal pak Anis yang menentukan

[adiyantoamri]

Koalisi perubahan Abal - Abal saling cakar cakaran sebentar lagi bubar ..

[ferzaflame]

OMG kinerja amburadul saat di Jakarta bisa jg jadi rebutan, itu aneh 🤦🤣

[hasanbotak]

Erik tohir, kang Emil Dan khofifah yg cocok untuk pendamping Anis, , , ,
Mereka semua berpengalaman dipemerintahan.... Kalo Agus blom punya pengalaman dipemerintahan cocoknya mentri...
Best of the best...

[malifcandramata]

Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.

Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.

Adanya Koalisi beberapa Partai Politik menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih.

Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya.

Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa.

Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan terarah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini.

Contoh Negara dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yg menerapkan Koalisi sehingga membuat negaranya berantakan adalah Negara Lebanon.


Pemilu masih lama th.2024, tetapi huru-hara dan demam terkait Capres sudah dimulai.

Partai Politik sudah mulai bergerak untuk memainkan manuvernya, para Pengamat dan Lembaga Survey sudah mulai menganalisa segala kemungkinan karena ini adalah moment penting untuk mengamankan periuk nasinya, dan KPU dg biaya operasionalnya yg sangat besar sudah mulai bekerja.

Akhirnya Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat. Negeri ini tidak akan bisa fokus dan konsentrasi dalam menjalankan program2 pembangunannya.

Pertanyaan :
Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun, kapan harga BBM, listrik, pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...?

KESIMPULAN :
Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia.

Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka :

1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara.