filmov
tv
Ridwan Kamil SEMPROT Ponpes Al Zaytun, Desak Tak Halangi Tim Investigasi Kuliti Ajaran Sesat Panji
Показать описание
TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil langsung mengambil kebijakan untuk menindak Ponpes Al Zaytun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan ajaran sesat.
Gubernur menegaskan, agar pihak Ponpes tak menghalangi tim investigasi melakukan proses pengumpulan data.
Ia mendesak agar pihak Al-Zaytun bersikap kooperatif.
Menurutnya, pengumpulan data dilakukan sebagai upaya Tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaytun.
"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ujar Ridwan Kamil, saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).
Gubernur Jabar mengaku pihaknya tidak bisa melakukan keputusan tanpa fakta yang lengkap.
Sehingga pihak Pemprov sedang menyelidiki dan mengumpulkan data dengan menerjunkan tim investigasi selama tujuh hari.
"Kami juga tidak bisa melakukan keputusan tanpa fakta yang lengkap, jadi faktanya sedang dilengkapi selama tujuh hari oleh tim investigasi," ucapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar dan Organisasi keagamaan membentuk tim investigasi.
Tim tersebut bertugas untuk mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Al-Zaytun, Indramayu.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menerangkan, pembentukan tim investigasi ini merupakan kesepakatan dari hasil pertemuan dengan sejumlah kiai di Gedung Sate, pada Senin kemarin.
Tim investigasi diberikan waktu tujuh hari untuk menuntaskan tugasnya.
"Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari, karena prinsip kita harus hati-hati berkeadilan dan tabayyun," ujar Ridwan Kamil, saat ditemui di Gedung Sate, Senin (19/6/2023).
Menurut Kepala Daerah Jabar, jika nanti hasil tim investigasi menunjukkan adanya bukti pelanggaran- pelanggaran secara fiqih, syariat, dan administrasi.
Maka pemerintah daerah baru akan melakukan tindakan.
"Maka akan ada tindakan- tindakan lain, tapi belum bisa disimpulkan, karena timnya baru akan bekerja selama 7 hari," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaytun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat.
Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kyai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum.
Ia menerangkan, rencananya 300 kiai pada Senin (19/6/2023) akan berkumpul di Kantor Pemprov Jabar, Gedung Sate.
Wakil Kepala Daerah Jabar ini menjelaskan, gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Uu menjelaskan, langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespons apa yang terjadi hari ini, tentang Ponpes Al-Zaytun," ujar Uu, dalam video yang diterima Tribun, Sabtu (17/6/2023).
Dijelaskan, 300 kyai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah Ormas Islam, Kemenag, MUI dan pimpinan pondok pesantren.
Orang nomor dua di Jabar tersebut berharap keputusan hasil musyawarah tersebut bisa meredam konflik antara santri Al-Zaytun dan warga sekitar Indramayu.
Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaytun.
Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah.
Sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan bijaksana sesuai norma yang ada.
Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi Pesantren Al-Zaytun.
"Tolong jangan main hakim sendiri, tunggu pemerintah, karena kami tidak akan pernah diam," tambahnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat langsung bereaksi soal ponpes Al-Zaytun di Indramayu.
MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah ke kesesatan.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Seli Andina Miranti
HOST: BIMA MAULANA
VP: ERWIN JOKO P
#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #politik
Gubernur menegaskan, agar pihak Ponpes tak menghalangi tim investigasi melakukan proses pengumpulan data.
Ia mendesak agar pihak Al-Zaytun bersikap kooperatif.
Menurutnya, pengumpulan data dilakukan sebagai upaya Tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaytun.
"Kami meminta pihak Al-Zaytun untuk kooperatif, karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka yang mencoba untuk ber-Tabayyun atau berdialog untuk mengetahui," ujar Ridwan Kamil, saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).
Gubernur Jabar mengaku pihaknya tidak bisa melakukan keputusan tanpa fakta yang lengkap.
Sehingga pihak Pemprov sedang menyelidiki dan mengumpulkan data dengan menerjunkan tim investigasi selama tujuh hari.
"Kami juga tidak bisa melakukan keputusan tanpa fakta yang lengkap, jadi faktanya sedang dilengkapi selama tujuh hari oleh tim investigasi," ucapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar dan Organisasi keagamaan membentuk tim investigasi.
Tim tersebut bertugas untuk mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Al-Zaytun, Indramayu.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menerangkan, pembentukan tim investigasi ini merupakan kesepakatan dari hasil pertemuan dengan sejumlah kiai di Gedung Sate, pada Senin kemarin.
Tim investigasi diberikan waktu tujuh hari untuk menuntaskan tugasnya.
"Kesimpulannya adalah kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari, karena prinsip kita harus hati-hati berkeadilan dan tabayyun," ujar Ridwan Kamil, saat ditemui di Gedung Sate, Senin (19/6/2023).
Menurut Kepala Daerah Jabar, jika nanti hasil tim investigasi menunjukkan adanya bukti pelanggaran- pelanggaran secara fiqih, syariat, dan administrasi.
Maka pemerintah daerah baru akan melakukan tindakan.
"Maka akan ada tindakan- tindakan lain, tapi belum bisa disimpulkan, karena timnya baru akan bekerja selama 7 hari," katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat langsung bereaksi terkait polemik Ponpes Al Zaytun di Indramayu yang disebut-sebut mengajarkan aliran sesat.
Pemprov Jabar akan menggelar pertemuan dengan 300 kyai dan ulama untuk menindak ponpes tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum.
Ia menerangkan, rencananya 300 kiai pada Senin (19/6/2023) akan berkumpul di Kantor Pemprov Jabar, Gedung Sate.
Wakil Kepala Daerah Jabar ini menjelaskan, gelaran pertemuan tersebut untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.
Uu menjelaskan, langkah ini merupakan perintah dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespons apa yang terjadi hari ini, tentang Ponpes Al-Zaytun," ujar Uu, dalam video yang diterima Tribun, Sabtu (17/6/2023).
Dijelaskan, 300 kyai dan ulama yang diundang terdiri dari sejumlah Ormas Islam, Kemenag, MUI dan pimpinan pondok pesantren.
Orang nomor dua di Jabar tersebut berharap keputusan hasil musyawarah tersebut bisa meredam konflik antara santri Al-Zaytun dan warga sekitar Indramayu.
Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaytun.
Wakil Gubernur juga berharap warga Indramayu percaya dengan pemerintah.
Sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan bijaksana sesuai norma yang ada.
Ia juga mengimbau agar warga tidak main hakim sendiri dalam menyikapi Pesantren Al-Zaytun.
"Tolong jangan main hakim sendiri, tunggu pemerintah, karena kami tidak akan pernah diam," tambahnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat langsung bereaksi soal ponpes Al-Zaytun di Indramayu.
MUI Jabar menilai ajaran ponpes itu sudah mengarah ke kesesatan.
Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Seli Andina Miranti
HOST: BIMA MAULANA
VP: ERWIN JOKO P
#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #politik
Комментарии