filmov
tv
Anggap Ilegal, Kuasa Hukum KPU: Kami Tetap Tanggapi Perbaikan Permohonan
Показать описание
Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menilai pengajuan perbaikan permohonan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi ilegal. Kendati demikian, pihak KPU akan tetap menanggapi perbaikan permohonan tersebut sebagai bentuk untuk menghormati Mahkamah Konstitusi (MK).
@BeritaSatu
@BeritaSatu
0:06:27
Anggap Ilegal, Kuasa Hukum KPU: Kami Tetap Tanggapi Perbaikan Permohonan
0:02:29
-PHP Bengkulu Tengah, KPU Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing
0:02:05
Bambang Usir Kuasa Hukum KPU yang Ambil Foto Dokumen NET NEWS
0:04:45
Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin: Cawapres Ma’ruf Amin Layak Jadi Cawapres Meski Jabat Dewan Syari’ah
0:07:46
Kuasa Hukum KPU: Saksi Pemohon Gagal membuktikan Dalilnya
0:01:50
Bambang Mengusir Kuasa Hukum KPU yang Mengambil Foto Dokumen - NET24
0:03:02
Nama Mandala Shoji akan Dicoret dari DCT, Kuasa Hukum Siap Tuntut KPU - Pemilu Rakyat 12/02
0:01:16
-Dugaan Pembukaan Kotak Suara Secara Ilegal, Pilkada Salatiga Digugat
0:13:46
Pengacara KPU: 17,5 Juta Pemilih Asli
0:01:18
KPU Sanggah Tuduhan BPN Karena Dinilai Tak Terbukti
0:02:13
Tim Hukum KPU Nilai Gugatan Tim Prabowo-Sandi Menggiring Opini
0:03:45
Gugatan Prabowo Dianggap Tak Buktikan Kesalahan Penghitungan Suara
0:05:13
Ali Nurdin: Tuduhan ke KPU Tidak Terbukti
0:01:01
Pengacara: Pembukaan Kotak Suara KPU Selesai
0:00:25
Rocky Gerung: Ganjar itu Korban PHP Jokowi #shorts
0:01:11
KPU Siap Berikan Jawaban PHPU Pilpres 2019
0:01:14
Tanggapan BPN Terkait Permohonan Tim KPU dan Jokowi-Ma'ruf
0:02:06
Diperiksa KPK, Kuasa Hukum PDIP Akui Pernah Dititipi Uang Rp400 Juta
0:16:30
Prime Time Talk: Peluang Jokowi-Prabowo di MK #1
0:02:15
Tim Hukum BPN Nilai KPU Gagal Jawab Pertanyaan soal Jabatan Ma'ruf Amin - SIP 19/06
0:01:27
-PHP Banten, Pihak Terkait Nilai Rano -Embay Tak Miliki Legal Standing
0:01:25
-PHP Kabupaten Sarmi, KPU Nilai Para Pemohon Tak Miliki Legal Standing
0:00:46
-Pemohon Anggap Kecurangan TSM Terjadi di PHP Kada Banten
2:16:31
Panel 2 MKRI, Sidang Perkara No 130, 67, 21/PHP.GUB-XIX/2021
Комментарии