Tutorial Penggunaan SIPLah bagi Pembeli untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah (KKM KBN 15)

Показать описание

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 250/M/2019 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekolah Yang Bersumber Dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, pemerintah menerbitkan sebuah aplikasi yang dinamakan SIPLah atau Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah.
Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau SIPLah adalah sistem elektronik atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan sebagai pembeli dan pihak usaha sebagai penyedia barang/jasa, yang berada dalam pengawasan pemerintah. Tujuan adanya aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengadaan barang/jasa di sekolah dan untuk mengatasi permasalahan yang dialami pihak sekolah dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara offline.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terus dilakukan perubahan dan pemutakhiran regulasi untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemerintah dan perkembangan teknologi informasi. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 adalah tonggak baru dalam regulasi pengadaan barang/jasa karena mencerminkan perkembangan proses modernisasi dan profesionalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah banyak mengembangkan produk hukum dan peraturan turunan dari peraturan presiden tersebut. Salah satu hasilnya adalah Surat LKPP No. 7745/D.1/08/2018, yang didalamnya terdapat 2 (dua) poin penting dari surat tersebut, yaitu:
Sekolah tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat pedoman pengadaan barang/jasa Sekolah.