filmov
tv
Sebanyak 239 Anggota DPR-RI Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Показать описание
JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua KPK Firli Bahuri menyebut sebanyak 239 anggota DPR RI belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelengara negara (LHKPN). Menanggapi fakta ini, Firli meminta agar para pejabat taat dan tepat waktu untuk menyerahkan LHKPN.
Banyaknya jumlah yang belum menyerahkan LKHPN membuktikan tingkat kepatuhan para penyelenggara negara termasuk anggota DPR RI perlu ditingkatkan. Utamanya ketepatan waktu dalam menyerahkan LHKPN.
Firli menyebut, hingga 6 September 2021 baru sekitar 58% saja yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK. Sisanya masih ada 239 orang anggota DPR yang belum melapor.
Para anggota DPR diminta untuk segera menyerahkan LKHPN, untuk menghindarkan diri dari praktik korupsi.
Video editor: Laurensius Krisna Galih
Banyaknya jumlah yang belum menyerahkan LKHPN membuktikan tingkat kepatuhan para penyelenggara negara termasuk anggota DPR RI perlu ditingkatkan. Utamanya ketepatan waktu dalam menyerahkan LHKPN.
Firli menyebut, hingga 6 September 2021 baru sekitar 58% saja yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK. Sisanya masih ada 239 orang anggota DPR yang belum melapor.
Para anggota DPR diminta untuk segera menyerahkan LKHPN, untuk menghindarkan diri dari praktik korupsi.
Video editor: Laurensius Krisna Galih
0:01:35
Sebanyak 239 Anggota DPR-RI Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
0:02:52
239 Anggota DPR RI Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
0:08:28
Ada 239 Anggota DPR Belum Laporkan Kekayaan
0:05:25
Tingkat Kepatuhan Menurun, Masih Ada 239 Anggota DPR RI yang Belum Lapor LHKPN ke KPK
0:01:38
Wah! 239 Anggota DPR Belum Lapor Kekayaan ke KPK
0:05:33
239 Anggota DPR RI Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan | Underline
0:02:28
Keterlambatan LHKPN Karena Masalah Teknis Dampak Dari Pandemi
0:03:05
KPK: Laporan LHKPN Anggota DPR Baru 58 Persen
3:30:09
🔴 Breaking News | Komisi II DPR Rapat dengan Pemerintah Bahas Kesiapan Pilkada
0:03:39
KPK: DPR Paling Tidak Patuh Lapor Kekayaan
0:07:35
KPK Soroti Penyerahan LHKPN Anggota DPR Baru 55 Persen
0:02:18
53,46 Persen Pejabat Kemendagri Belum Lapor LHKPN
0:01:47
Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN, Batas Waktu Terakhir 31 Maret
0:02:01
TVR 120 - DPR RI : Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat
3:09:40
LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RDP DENGAN DIRJEN HUBLA KEMENHUB RI
1:08:10
LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDP DENGAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI
3:12:00
LIVE STREAMING - KOMISI V DPR RI RDP DENGAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
0:13:27
Kepatuhan Penyelenggara Negara terhadap LHKPN Dinilai Rendah
3:28:31
LIVE STREAMING - KOMISI IV DPR RI RDP DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI
0:02:00
WARTA PARLEMEN - DPR MENOLAK TIM PEMBURU KORUPTOR DIAKTIFKAN KEMBALI
0:03:17
KPK: 95 Persen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Tidak Akurat
0:04:20
Eks Penyidik KPK Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar dan 36 Ribu Dolar AS
![[FULL] Jawab PPATK](https://i.ytimg.com/vi/OMjdsvrq4mM/hqdefault.jpg)
0:52:13
[FULL] Jawab PPATK soal Judi Online saat Rapat Bersama Komisi III DPR RI | SERIAL JUDOL
0:01:29
KPU Minta Caleg Terpilih Laporkan Harta Kekayaan
Комментарии