filmov
tv
Komisioner KPU Sebut PKPU akan Disusun Sesuai Dengan Putusan MK
Показать описание
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik akhirnya dibatalkan.
Sidang paripurna sebelumnya sempat tertunda 30 menit karena tak mencapai kuorum, ditambah tekanan dari mahasiswa yang berdemo di luar Gedung DPR membuat sidang akhirnya ditutup tanpa pengesahan.
Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus Pimpinan Sidang Sufmi Dasco Ahmad menyebut otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam Pilkada bakal mengikuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.
Merespons batalnya pengesahan Revisi Undang Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti Putusan MK terkait aturan Pilkada.
KPU akan segera berkoordinasi dengan Komisi II DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024.
Di tengah kecurigaan publik soal kemungkinan masih ada celah menganulir Putusan MK, salah satunya lewat isu akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPPU, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Peraturan KPU akan merujuk pada Putusan MK.
Namun Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Yance Arizona menyebut publik jangan lengah karena masih ada sejumlah celah.
Salah satunya semestinya Baleg menerbitkan keputusan untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pilkada di Rapat Tingkat Dua.
Walau pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun proses sebelum pendaftaran peserta Pilkada yang akan berlangsung 27 hingga 29 Agustus mendatang tetap harus dikawal.
Senin depan KPU dan Komisi II akan menggelar rapat untuk mengesahkan Draf PKPU.
#kpu #putusanmk #dpr #pilkada
Sidang paripurna sebelumnya sempat tertunda 30 menit karena tak mencapai kuorum, ditambah tekanan dari mahasiswa yang berdemo di luar Gedung DPR membuat sidang akhirnya ditutup tanpa pengesahan.
Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus Pimpinan Sidang Sufmi Dasco Ahmad menyebut otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam Pilkada bakal mengikuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.
Merespons batalnya pengesahan Revisi Undang Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti Putusan MK terkait aturan Pilkada.
KPU akan segera berkoordinasi dengan Komisi II DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024.
Di tengah kecurigaan publik soal kemungkinan masih ada celah menganulir Putusan MK, salah satunya lewat isu akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPPU, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Peraturan KPU akan merujuk pada Putusan MK.
Namun Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Yance Arizona menyebut publik jangan lengah karena masih ada sejumlah celah.
Salah satunya semestinya Baleg menerbitkan keputusan untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang Pilkada di Rapat Tingkat Dua.
Walau pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun proses sebelum pendaftaran peserta Pilkada yang akan berlangsung 27 hingga 29 Agustus mendatang tetap harus dikawal.
Senin depan KPU dan Komisi II akan menggelar rapat untuk mengesahkan Draf PKPU.
#kpu #putusanmk #dpr #pilkada
0:16:23
Komisioner KPU Sebut PKPU akan Disusun Sesuai Dengan Putusan MK
1:12:41
NEGERI NGERI - NGERI SEDAP | KONTROVERSI
0:01:32
KPU sebut debat Pilkada 2024 dilaksanakan tiga kali
0:01:05
Catat! KPU Akan Umumkan Pembukaan Pendaftaran Partai Politik pada 29 Hingga 31 Juli
0:00:22
KPU Umumkan Jadwal Seleksi Anggota KPU di 3 DOB Papua Akhir Januari
0:11:02
Jika Batas Usia Capres Cawapres Dikabulkan, Pakar Sebut Image MK Akan Berubah di Mata Rakyat!
0:03:20
KPU Sebut Pemecatan Hasyim Asyari Tidak Berdampak ke Persiapan Pilkada 2024
0:01:00
Komisioner KPU Temui Presiden Bahas Pemilu 2019 Sampai Pilkada Serentak 2020
3:01:00
SINOPSIS: Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan
0:04:24
Bantah Tak Berikan Akses Silon ke Bawaslu RI, Ketua KPU Sebut Tuduhan Tak Berdasar
0:01:25
KPU Rancang Revisi PKPU untuk Pilkada 2020, Mantan Koruptor Dilarang Mencalonkan Diri
0:11:02
Jika Batas Usia Capres-Cawapres Dikabulkan, Pakar Sebut Image MK Akan Berubah di Mata Rakyat!
0:03:37
KPU Sebut Peserta Pemilu Boleh Kampanye di Lingkungan Pendidikan jika Dapat Izin
2:39:35
Webinar Seri VI - Perlindungan Data Pribadi pada Pemilu 2024
0:01:38
Respons KPU Soal Dipanggil Komisi II DPR Terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu
2:39:35
Webinar Seri VI Perlindungan Data Pribadi pada Pemilu 2024
0:18:45
Komisi II: DPR Akan Panggil KPU untuk Klarifikasi Berbagai Tuntutan Publik
0:01:52
KPU Sebut Verifikasi Administrasi Video Call Dilakukan karena Alasan 'Force Majeure'
0:01:24
Komisioner KPU Wahyu Setiawan Mengaku Anti Koruptor, Tapi Sekarang?
0:05:03
KPU yang Tertangkap Basah
0:27:25
Tancap Gas Menuju 2024, Mantan Komisioner KPU: Peraturan KPU Perlu Segera Diselesaikan
0:03:20
KPU Yakin Anggaran Pemilu 2024 Rp 76,6 Triliun Akan Disepakati DPR
0:02:02
Kala DPC Gerindra Pertanyakan ke KPU Mantan Narapidana Maju Dalam Pilkada
2:18:59
Sosialisasi PKPU 5 2020 - Tahapan Pemilihan Serentak 2020 - KPU BALI CHANNEL
Комментарии