Apa Adanya Podcast | Pemekaran, Solusi Kesejahteraan Papua

preview_player
Показать описание
Saksikan PODCAST APA ADANYA
"PEMEKARAN, SOLUSI KESEJAHTERAAN PAPUA"
Senin, 11 Juli 2022
Pukul 15.00 WIB
Bersama:
YORRYS RAWEYAI
Anggota DPD RI dari Papua
Live di YouTube Channel BeritaSatu dan B1 Plus!
#BeritaSatuNewsChannel #PodcastApaAdanya

Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari BeritaSatu.

Kunjungi juga social media channel kami :

Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Sukses Ovier Tuhan Yesus Kristus berkati..

marthenduma
Автор

Smua pihak hrs brtnggung jwb mmberi pencerahan & pendidikan trutama kpd yg msh menolak, hrs mengutamakn hati nurani yg luhur n mulia, akal pikiran yg sehat n rasional serta dgn iktikad yg baik dan bersih...Keputusan (UU) sdh dibuat hsl jerih payah, perjuangan panjang dan melelahkn, smua hrs taat konstitusi/hukum dasar...ms lalu tdk ada yg sempurna, smua sdh jdi milik jg milik seluruh rkyt Indonesia/NKRI...musuh utama adl kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan ....demi ms dpn anak cucu kita, smoga Papua bs mnyongsong ms dpn yg lbh cerah n gemilang...salam dr Jogja utk Indonesia Raya

herysutopo
Автор

Semoga bapak Yoris dapat menjadi gubernur salah satu dari tiga provinsi pemekaran yang baru di Papua nantinya Amien yra

nasrundjaya
Автор

Dana begitu besar yaitu 1.300 lebih triliun yang dikucurkan oleh Pusat ke Papua itu melebihi dana yang di transfer ke wilayah lainnya di Indonesia ini dan dengan jumlah populasi yang hanya 4 juta jiwa seharusnya saat ini Papua bisa menjadi daerah yang maju namun sayangnya management di Papua sangat buruk dan pengelolaan yang terkesan hanya formalitas dan minim kebijakan yang progresif untuk membangun masyarakat telah membawa Papua pada kestagnanan, kemudian diperparah dengan mental masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pembangunan itu terbukti dari upaya yang digalakan oleh pemerintah Pusat alih-alih dirawat malah dihancurkan dan diludahi dengan ludah sirih membuatnya kotor dll.. Satu hal lagi, ketika pemerintah Pusat membuat suatu kebijakan terkait Papua, tokoh-tokohnya malah mengklaim bahwa mereka tidak dilibatkan yang mana padahal sebelumnya sudah dilibatkan tetapi mereka sangkal dan terus ribut dimasalah yang sama sehingga tidak ada progres. Tolong lah bekerja sama dengan baik, hilangkan ego untuk membangun.

YonasIrvanPutra
Автор

Triliunan dana otsus dan dana2 lain dari pusat lari kemana aj ya? KPK perlu turun ke Papua, usut penggunaan dana otsus agar benar2 untuk kesejahteraan rakyat Papua

Andices
Автор

Salam Perdamaian Dunia Dari Negeri Matahari ⛅ Terbit. Port Numbay - Jayapura.

Sehubungan dengan terjadinya Pro dan Kontra di tengah Masyarakat Adat Pribumi Irian Barat mengenai Historis Sejarah Irian Barat, Otonomi Khusus dan Pemekaran/Daerah Otonomi Baru di Wilayah Irian Barat.

Kami menegaskan bahwa, apapun yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia di Wilayah Irian Barat itu Perjuangan Sia-sia, karena Pemerintah Republik Indonesia itu Pelaku yang telah melanggar 3 Perjanjian Internasional mengenai Irian Barat.

Apapun yang dilakukan Tokoh-Tokoh Pejuang yang berdasarkan Sejarah 1 Desember 1961 itu Perjuangan Sia-sia, karena bertentangan dengan 3 Perjanjian Internasional mengenai Irian Barat.

Sejarah Mencatat Tuan Stefanus Samberi itu Pihak Pertama, Pemimpin Besar Perjuangan Irian Barat, Pemilik Kartu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 206 yang Sah sebagai Perwakilan Negara dan Masyarakat Adat Pribumi Irian Barat.

Presiden Komisaris Utama PT Freeport McMoRan itu Pihak Kedua, sebagai Perwakilan Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Negara-Negara Sekutunya Amerika Serikat.

Pemerintah Republik Indonesia itu Pihak Ketiga, tugas utamanya membangun Masyarakat Adat Pribumi Irian Barat dan membangun fisik Wilayah Irian Barat sebatas 30 Tahun (1967-1997).

Riwayat Sejarah Perjuangan Tuan Stefanus Samberi, yang merupakan Kunci Penyelesaian Seluruh Masalah Irian Barat, yaitu sebagai berikut :

1). Perjanjian Internasional New York pada Tahun 1962.

2). Perjanjian Internasional Roma pada Tahun 1962.

3). Perjanjian Internasional Kontrak Karya Pertama PT Freeport McMoRan yang ditanda tangani oleh Tuan Stefanus Samberi bersama Presiden Komisaris Utama PT Freeport McMoRan yang berkaitan langsung dengan Masa Depan Irian Barat dan Status Politik Irian Barat sebagai Negara yang akan Berdiri Sendiri Sejajar dengan Negara-Negara di Dunia, setelah 30 Tahun (1967-1997).

4). PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) Irian Barat yang hasilnya melahirkan Resolusi PBB Nomor 2504 pada Tahun 1969.

Kami sebagai Pemilik Sejarah Perjuangan Tuan Stefanus Samberi menyatakan bahwa, PEPERA dan Resolusi PBB Nomor 2504 tidak bisa membatalkan 3 Perjanjian Internasional mengenai Irian Barat yang sudah Paten, tidak bisa lagi diutak-atik.
PEPERA dan Resolusi PBB Nomor 2504 itu kulit dari Sejarah Irian Barat yang dipakai bungkus 3 Perjanjian Internasional mengenai Irian Barat.

Masyarakat Adat Irian Barat STOP ributkan Hal-hal yang tidak penting, berjuanglah berdasarkan Kebenaran Sejarah Irian Barat yang telah diakui PBB, Indonesia, Amerika Serikat dan Sekutunya Amerika Serikat.

Kami berjuang mengenapi Doa Sulung, Wasior 25 Oktober 1925 Pendeta Izaak Samuel Kijne
Di atas batu ini, Saya meletakkan Peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.

Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan ; Mazmur 37:37.

dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. " Yohanes 8:32.

Jayapura - Irian Barat

Penulis : Yakobus D. Samberi
Jacky Papua
Turunan Asli Generasi Penerus Tuan Stefanus Samberi Pemimpin Besar Perjuangan Irian Barat.

Handphone : 081244394544.

yakobusd.samberijackypapua
Автор

Sudah membuka peluang...tantangan dan kegagalan dan kesuksesan sehingga analisa oap bahwa 1. Memorial passion adalah pokok masalah Papua yg belum terselesaikan hingga kini
2. Terobosan DOB merupakan akar masalah baru bagi generasi baru sehingga baik buruknya DOB itu sendiri belum di sepakati artinya Jakarta mempertaruhkan konsep baik yg bagi oap adalah masalah contoh Tanah Adat...hutan adat...peluang bagi OAP termarginalkan
3. Negara demokrasi yg belum mampu mengaplikasikan dalam pelaksanaannya termasuk tindakan militer yg berlebihan terutama mengbungkam demokrasi Papua dlm memberi kan pendapat di depan umum
4. Tingkat Pelanggaran HAM di Papua saat ini menjadi Isu Internasional
5. Ada indikasi bahwa genosida di Papua terus berkembang dengan menutup sumber sumber ekonomi Papua.
6. Kebenaran tidak dapat dikalahkan dengan tipu daya serta cara cara tidak bermartabat untuk merampas SDA papua

jubaedaahek
Автор

Ketika di sahkannya DOB di papua yg akan sejahtera adalah elit elit politik di Jakarta dan papua. Dan mereka yg mengatas namakan masyarakat,

isakyahyamandibondibo
Автор

Yang dituntut oleh MRP adalah "evaluasi" dulu sebelum pemekaran. Supaya tahu jelas UU no 21 & dana Otsus itu implementasinya seperti apa...spy jgn bikin opini2 yg ngawur...yg lbh tahu itu orang Papua yg ada di Papua yg terlibat secara langsung ...di lapangan...

guxt
Автор

MRP udh buat Perdasi dan Perdasus bersm DPRP dan DPR Penganktan tp mn hslnya sampaii hr ini .sp yg. SAlAH Daerah atah Pusat hny TUHAN YG TAHU. Zp yg.kerja jujjr untk negeri dan tnh ini.spy bs menjafi berkat.

semueljitmau