1 300 Personel Dilibatkan Pengamanan Mei Day di Jakarta Utara, Rabu (1/5).

KOMINFOTIK JU - Ribuan personel gabungan (Pemkot, TNI-Polri) dilibatkan dalam pengamanan Hari Buruh (Mei Day) di Jakarta Utara, Rabu (1/5). Pengamanan diberikan demi kelancaran berbagai aksi damai yang dilakukan massa buruh dalam penyampaian aspirasi.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Budhi Herdi Susianto mengatakan, sinergitas 1.300 personel gabungan, antara lain terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, hingga Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas).

"Pada pagi hari ini kami dari TNI Polri, Pemerintah Kota, dan komponen masyarakat, seperti Pokdarkamtibmas di Jakarta Utara melaksanakan apel gabungan dalam rangka mengamankan pelaksanaan Hari Buruh 2019 di Jakarta Utara," kata Budhi, usai Apel Gabungan di Jalan Artha Gading Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (1/5).

Dijelaskannya, mengamankan merujuk pada empat titik kumpul massa buruh yakni di kawasan Astra Sunter, Tanjung Priok, Family Mart, Kelapa Gading, Pos 9, Koja, dan Krematorium, Cilincing.

Khusus di titik Klimatorium, Cilincing, Pemerintah Kota Jakarta Utara telah memfasilitasi peringatan Hari Buruh ini dengan mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial. Mulai dari pengobatan gratis, pembagian sembako, hingga hiburan rakyat.

"Negara kita, negara demokrasi. Sudah melindungi dan mengatur kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk juga kebebasan untuk berserikat maupun berkumpul. Oleh karena itu apa yang akan mereka lakukan, baik dalam hal penyampaian pendapat ataupun berkumpul berserikat tentunya akan kita fasilitasi, lindungi dan tentunya akan kita amankan. Namun kita harapkan dan kita ingatkan kepada teman-teman buruh agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," ungkapnya.

Kasudin Perhubungan Jakarta Utara, Benhard Hutajulu menerangkan, petugas dikerahkan dalam pengamanan arus lalu lintas dengan bersinergi unsur samping seperti TNI-Polri dan Satpol PP. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kemacetan pada titik kumpul massa buruh.

"Dishub berperan dalam pengamanan arus lalu lintas. Rekayasa arus lalu lintas hanya bersifat situasional, yang artinya selama masih bisa dilalui kendaraan, maka rekayasa tidak akan dilakukan," tutupnya.