filmov
tv
Pengarahan Presiden RI Mengenai Upaya Peningkatan Pengendalian Karhutla Tahun 2020, 6 Februari 2020
Показать описание
*Soal Karhutla, Presiden Jokowi: Aturannya Masih Sama!*
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang di wilayah kerjanya tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Aturan tegas yang berlaku sejak 2016 itu kembali disampaikan Presiden saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
"Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, Kapoldanya, Danremnya, Dandimnya, dan Kapolresnya. Pasti saya telepon Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil (jadi) agak membesar. Saya tanya pasti Dandimnya sudah dicopot belum?" kata Presiden.
"Kalau sudah membesar (lagi), pasti saya tanyakan Pangdam dan Kapoldanya sudah diganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," imbuhnya.
Kepala Negara mengingatkan sekaligus menginstruksikan agar apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.
"Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tuturnya.
Di hadapan sejumlah kepala daerah dan perangkat kepolisian serta TNI dari berbagai wilayah, Kepala Negara mengingatkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar sehingga Presiden tak ingin hal itu kembali terjadi.
"Kebakaran ini sudah puluhan tahun lalu terjadi. Betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya, 2015 itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut maupun hutan," tuturnya.
Setelahnya, Presiden dan jajaran berkoordinasi untuk menangani sekaligus mencegah hal tersebut kembali terulang. Tahun 2017, kasus karhutla dapat diredakan sehingga tercatat lahan terdampak karhutla pada tahun tersebut hanya 150 ribu hektare. Meski demikian, tahun-tahun setelahnya, jumlah tersebut sedikit meningkat sehingga Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan mengenai upaya pencegahan tersebut.
"Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta (hektare), di Brazil 4,5 juta, di Bolivia 1,8 juta, di Kanada 1,8 juta, dan terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta, tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta," ucapnya.
Maka itu, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk lebih intensif dalam melakukan upaya pencegahan. Seperti penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut oleh Badan Restorasi Gambut harus terus dilakukan.
"Kemudian carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi karena, laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi," ujar Presiden.
Jajaran terkait seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polri dimintanya untuk tegas terhadap pelaku pembakaran hutan tanpa pandang bulu. Presiden berharap agar penegakan hukum secara tegas tersebut mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya baik itu kalangan perorangan maupun korporasi.
Lebih jauh, Kepala Negara juga menginstruksikan agar frekuensi pemeriksaan di lapangan lebih ditingkatkan. Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peranan vital dalam upaya pencegahan karhutla agar tidak meluas.
"Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa kita kuasai. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau," tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Jakarta, 6 Februari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
YouTube: Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang di wilayah kerjanya tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Aturan tegas yang berlaku sejak 2016 itu kembali disampaikan Presiden saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020.
"Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, Kapoldanya, Danremnya, Dandimnya, dan Kapolresnya. Pasti saya telepon Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil (jadi) agak membesar. Saya tanya pasti Dandimnya sudah dicopot belum?" kata Presiden.
"Kalau sudah membesar (lagi), pasti saya tanyakan Pangdam dan Kapoldanya sudah diganti belum? Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang," imbuhnya.
Kepala Negara mengingatkan sekaligus menginstruksikan agar apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah, maka pihak terkait diminta untuk sesegera mungkin memadamkan titik api tersebut sebelum terlanjur membesar. Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki infrastruktur dan instrumen hingga ke tingkat bawah untuk menangani hal tersebut.
"Kita punya Babinsa, Babinkamtibmas, beri tahu mereka. Gubernur, bupati, wali kota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen dan infrastruktur kita ada. Sehingga sekali lagi kalau ada api sekecil apapun segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit diselesaikan," tuturnya.
Di hadapan sejumlah kepala daerah dan perangkat kepolisian serta TNI dari berbagai wilayah, Kepala Negara mengingatkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Karhutla tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar sehingga Presiden tak ingin hal itu kembali terjadi.
"Kebakaran ini sudah puluhan tahun lalu terjadi. Betapa berjuta hektare telah terbakar. Di dalam pengalaman saya, 2015 itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare lahan kita terbakar baik lahan gambut maupun hutan," tuturnya.
Setelahnya, Presiden dan jajaran berkoordinasi untuk menangani sekaligus mencegah hal tersebut kembali terulang. Tahun 2017, kasus karhutla dapat diredakan sehingga tercatat lahan terdampak karhutla pada tahun tersebut hanya 150 ribu hektare. Meski demikian, tahun-tahun setelahnya, jumlah tersebut sedikit meningkat sehingga Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan mengenai upaya pencegahan tersebut.
"Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia mencapai 10 juta (hektare), di Brazil 4,5 juta, di Bolivia 1,8 juta, di Kanada 1,8 juta, dan terakhir kita tahu kebakaran besar terjadi di Australia. Informasi yang saya terima sebulan lalu 6 juta, tapi tadi pagi saya cek sudah 11 juta," ucapnya.
Maka itu, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk lebih intensif dalam melakukan upaya pencegahan. Seperti penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut oleh Badan Restorasi Gambut harus terus dilakukan.
"Kemudian carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi karena, laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi," ujar Presiden.
Jajaran terkait seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polri dimintanya untuk tegas terhadap pelaku pembakaran hutan tanpa pandang bulu. Presiden berharap agar penegakan hukum secara tegas tersebut mampu memberikan efek jera bagi para pelakunya baik itu kalangan perorangan maupun korporasi.
Lebih jauh, Kepala Negara juga menginstruksikan agar frekuensi pemeriksaan di lapangan lebih ditingkatkan. Menurutnya, fungsi pengawasan memiliki peranan vital dalam upaya pencegahan karhutla agar tidak meluas.
"Saya minta frekuensi patroli lapangan terutama di wilayah rawan kebakaran tolong mulai diperintahkan kepada aparat di bawah kita sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa kita kuasai. Pemerintah daerah dan aparat teritorial seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kita harapkan kondisi harian di lapangan selalu terpantau," tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Jakarta, 6 Februari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
YouTube: Sekretariat Presiden
0:03:35
Pengarahan Presiden RI Mengenai Upaya Peningkatan Pengendalian Karhutla Tahun 2020, 6 Februari 2020
0:42:37
LIVE: Pengarahan Presiden RI Mengenai Pengendalian Karhutla, Istana Negara, 6 Februari 2020
0:02:16
Presiden Prabowo Bakal Bikin 70.000 Koperasi Merah Putih, Anggaran Rp 3-5 Miliar Per Desa
0:01:30
Pengarahan Presiden RI kepada Gubernur
0:08:38
Pengarahan Presiden RI kepada Peserta PPRA LXIII dan LXIV Tahun 2022
0:11:51
Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Kepala Daerah Se Indonesia Tahun 2021, 19 Juli 2021
0:02:02
Jokowi Minta Copot TNI-Polri yang Gagal Atasi Karhutla
0:04:13
Presiden RI Hadiri Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 6 Agustus 2019
0:04:45
Pemkab Sumba Timur Ikut Pengarahan Presiden Tentang Pengendalian Karhutla
0:54:21
🔴Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, 24 Mei 2022
0:22:29
Pengarahan Presiden RI Kepada Para Gubernur, Istana Bogor, 1 September 2020
0:26:33
Pengarahan Presiden RI kepada Forkopimda Se-Provinsi Riau, Pekanbaru, 19 Mei 2021
0:58:56
LIVE: Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, 25 Maret 2022
0:01:00
Jokowi Puji-puji Polri, Tiba-tiba Nadanya Tinggi, Marah: Sejak Kejadian Sambo Polisi Runyam & J...
![[FULL] Dialog -](https://i.ytimg.com/vi/-nbJgfkgSg8/hqdefault.jpg)
0:12:37
[FULL] Dialog - Progres Koperasi Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa - [Prioritas Indonesia]
0:01:16
Rapat Koordinasi Pengarahan Presiden RI Bersama Kepala Daerah Se-Provinsi Jawa Barat
0:08:39
Keterangan Pers Presiden RI, Istana Negara, 5 Februari 2020
0:18:05
Pengarahan Presiden RI kepada Forkopimda Se Provinsi Kepulauan Riau
0:44:41
LIVE: Pengarahan Presiden RI kepada Peserta Rakornas Pengendalian Karhutla, 22 Februari 2021
0:01:01
Tekan Corona, Begini Cara Presiden Jokowi Rapat dengan Para Menteri
0:50:26
🔴 Pengarahan Presiden RI kepada KADIN Provinsi se-Indonesia, Jakarta Timur, 23 Agustus 2022
0:05:17
Rapat Terbatas Hilirisasi Industri Produk Produk Unggulan, Kantor Presiden, 6 Februari 2020
0:17:00
Pengarahan Presiden RI kepada Peserta Rakornas Pengendalian Karhutla, Senin (22/2)
0:03:09
Keterangan Pers Presiden Prabowo Usai Beri Arahan pada Rapim TNI Polri Tahun 2025, 30 Januari 2025
Комментарии