PSI Upayakan Hak Interpelasi, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta: Kami Belum Menentukan Sikap

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut, partainya belum mengambil sikap soal hak interpelasi yang sebelumnya digulirkan PSI terkait penanganan banjir di ibu kota.

Sebab, PSI sampai saat ini belum mengajak fraksi-fraksi lain di DPRD DKI berdiskusi.

"Belum (ambil keputusan), kami belum melakukan diskusi yang berkaitan dengan rencana yang diajukan oleh PSI," ucapnya, Sabtu (27/2/2021).

Namun, secara pribadi Gembong mengaku tak setuju dengan wacana interpelasi yang digulirkan PSI.

Meski dikenal getol mengkritik kebijakan Gubernur Anies Baswedan, Gembong kali ini memilih duduk dan berdiskusi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas menanganan banjir di ibu kota.

"Kalau saya secara pribadi lebih cenderung untuk fokus pembahasan dengan SKPD terkait, yaitu Dinas SDA (Sumber Daya Air)," ujarnya saat dikonfirmasi.

Gembong beralasan, dirinya lebih memilih duduk bareng Dinas SDA lantaran persoalan banjir sangat berkaitan dengan masalah teknis.

Justru Gembong malah curiga anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak bisa menjalankan program-program penanganan banjir yang telah dicanangkan sebelumnya.

"Kenapa kami fokus ke SKPD? Nah, jangan-jangan yang tidak berani melakukan eksekusi itu SPKD-nya," kata dia.

"Jadi kami fokus rapat dengan SKPD, soal kebijakan memang di tangan gubernur. Tapi jangan-jangan kebijakan sudah oke, tapi eksekusi di lapangan tidak dilakukan," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Suharno

[palmtree_]

Jabatan Gubernur DKI baiknya diganti #MenteriDKI yg ditunjuk oleh presiden. Supaya tidak selalu jadi arena pertikaian politik.

Dan pembangunan DKI tidak bertentangan dgn kebijakan pusat. Banjir cukup jadi tanggung jawab 1 pemimpin saja.