Begini Proses Pembentukan Undang-undang

DPR mengesahkan RUU cipta kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 5 Oktober lalu. Namun perlu diketahui, bahwa proses menuju ketuk palu sahnya sebuah rancangan undang-undang menjadi sebuah undang undang ternyata cukup panjang.

Follow & Mention Twitter kami:
@myTranstweet
@cnniddaily
@cnnidconnected
@cnnidinsight
@cnnindonesia

Like & Follow Facebook:
CNN Indonesia

Follow IG:
cnnindonesiatv

[bossdewa]

FIX, Presenter ini jangan diganti-ganti
terlihat sangat menguasai materi berita
dan mampu mengelaborasi dlm tempo yg singkat

[yanugrahas]

keren presenternya bisa menyampaikan secara lengkap alur pembentukan UU 👍🏼

[dewinurhayati]

Mau undang undang apapun itu, kami berharap tidak merugikan rakyat negara ini

[np]

Kemarin di mata najwa ketua dpr gak bisa kasih penjelasan apakah proses pembentukan undang2 sudah sesuai prosedur uu yg berlaku.. cuman lempar sana lempar sini gak jelas.

[umrohrohana]

Kalo sepenuhnya keuntungan berpihak pd buruh tdk akan pernah ada investor yg mau masuk, dn pengangguran setiap tahun akan makin bertambah krna tdk adanya penyerapan tenaga kerja, dn kl undang2 itu sepenuhnya hanya merugikan buruh itu jg tdk ada kata sejahtera. Jd Smua keputusan apapun yg di ambil pasti ada positif dn negatifnya, .jd harus ada ke seimbangan antara pengusaha dn buruh. Sampai kapan kt akan mengalami hal sprti ini, jutaan manusia pengangguran, kl tdk adanya perubahan, ??

[indah-n]

Ada sturan tahapan proses pmbntikn uu tdk ujuk2 ketok palu, hrs responsif dan hrs partisipasi publik draf materi muatan nya dilarang top down ada udang dibalik . .

[amnesichannel]

Saya suka sekali karna lengkap dengan pasal-pasal nya

[AdeVirsep]

Keren penyampaian dan uraiannya sangat bermanfaat. Izin share ya👍🙏

[dhenoyznero]

Rawan sogokan kalau sistemnya kek gini, misal kalau fraksi yang ini gak setuju dan menolak lalu fraksi sebelah atau pihak yang berkepentingan ingin UU itu lolos bisa main mata dibelakang meja pakai uang segepok untuk menyumpal mulut dan menyogok hahaha dan hasil produk UU/RUU dari DPR ini yang nantinya wajib ditandatangani oleh Presiden itu artinya jika produk UU itu merugikan Rakyat Kecil dan menggembirakan para kapitalis dan oara pejabat korup itu artinya Presiden juga menanggung dosa yang amat besar juga.

[raffipurwanto]

kesimpulannya apa bro? bagi" gw ada tugas ni

[swstaswm]

12 Poin Hoax Omnibus Law dan Bantahannya


Penolakan organisasi buruh terhadap Omnibus Law sejatinya tidak mewakili buruh. Sama seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sejatinya jarang sekali mewakili rakyat. Memang ada sebagian anggota DPR yang cukup berkualitas, tapi mereka menjadi minoritas. Begitu juga dengan organisasi buruh yang kebanyakannya bukan buruh. Yang rumahnya mewah dan kendaraannya premium.

Tapi bagaimanapun, beginilah negara demokrasi. Toh preman dan mantan narapidana bisa disulap jadi ulama atau pemuka agama. Melawan mereka dengan cara mencuci label yang sudah melekat terbukti tidak efektif. Karena mereka sudah terlanjur terbentuk. Maka dari itu, kita fokus saja pada perang pemikiran, dari pesan-pesan provokasi yang mereka bawa dan sebarkan.

Terkait omnibus law, belakangan ini beredar 12 poin yang dianggap menyengsarakan rakyat. Namun semuanya adalah hoax belaka. Begini penjelasannya poin hoax dan penjelasannya.

Uang pesangon dihilangkan

Uang pesangon tetap ada. Dan ini tertuang dalam BAB IV: ketenagakerjaan, pasal 89 tetnang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 UU 13 tahun 2003. Bunyinya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.

UMP, UMK, UMSP dihapus

Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada. Dibahas dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Upah buruh dihitung per jam

Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Sesuai BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003: Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil.

Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi

Hak cuti tetap ada. Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pengusaha wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti.

(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup

Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap ada. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Pada BAB IV: KETENAGAKERJAAN, Pasal 89, Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Tidak akan ada status karyawan tetap

Status karyawan tetap masih ada. BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 UU 13 Tahun 2003: (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak

Perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 90 Tentang perubahan terhadap Pasal 151 UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

(Ayat 2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang

Jaminan sosial tetap ada.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 18 UU 40 Tahun 2004: Jenis program jaminan sosial meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; e. jaminan kematian; f. jaminan kehilangan pekerjaan.

Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian

Status karyawan tetap seperti biasa. BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 56 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Tenaga kerja asing bebas masuk

Tenaga kerja asing tidak bebas masuk, justru harus memenuhi syarat dan peraturan. Tidak bisa seenaknya lagi seperti sekarang. Dalam BAB IV: KETENAGAKERJAAN - Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 42 Ayat 1UU 13 Tahun 2003: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat.

Buruh dilarang protes, ancamannya PHK

Tidak ada larangan dan tidak ada dalam pembahasan omnibuslaw.

Libur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti

Tidak ada dalam pembahasan omnibus Law. Sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang tapi kebijakan pemerintah.

Jika teman-teman pembaca menemukan hoax dan provokasi penolakan omnibus Law, silahkan copas di kolom komentar. Kita akan bantah dan luruskan. Jangan mau dibodoh-bodohi dan diprovokasi oleh para mafia yang mengatasnamakan rakyat dan buruh. Begitulah kira-kira

[unsortircamera]

RUU Omni BUS gak ada naskah akademiknya, gak pernah di bahas secara akademik...

[np]

Apakah presiden jg menanda tangani ruu cipta kerja?

[agengrika]

Apakah presiden ikut dalam tahapan² termasuk rapat paripurna ?

[gasscomunity]

Jangan sampai demo semakin meluas.. segera keluarkan perpu

[betrixpolipoli]

Jangan lihat dr satu sisi saja, tapi lht dari semua sisi..apa masalahnya dan kenapa, sampai UU itu bisa lolos dan bisa disahkan Presiden..? Karena sebelum disahkan oleh Presiden, yang jelas, sdh melewati tahapan2 yang dilakukan oleh Anggota Dewan terlebih dl..baru bisa diloloskan ke Presiden tuk disahkan!
Oke!...👍

[jalurrawan]

CEK VIDEO DI CHANNEL KU, POLISI TEMBAK BALIK WATER CANON KE GEDUNG DPR!

[meganthropuspaleojavanicus]

Kemapa di Indonesia koruptor kok nggak di tembak mati

[fendi]

G sbgi pengusaha n investor mo liat hukum dan ketegasan indo ! At least itu plaku anarkis dan biang kerok krusuhan kmrn wajib dipenjara seumur hidup sampai tembak mati ! Klo gak good bye ! G akan pasti kan gk ada invstor yg akan masuk indo !

[tepi]

NO KOMEN SAMPE GW BISA BACA DRAFT UU YANG LENGKAP DAN SEBENAR BENARNYA.
Yang kemaren rusuh otaknya di dengkul semua. Yang kemaren sah in ruu tanpa draft yang jelas juga di dengkul semua otaknya.