Tak Pakai Masker, 8 WNA Terjaring Razia Satpol PP di Depan GWK Cultural Park, Bali

Показать описание

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-VIDEO.COM, BADUNG - Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Mulai hari ini Senin (7/9/2020), serentak seluruh kabupaten/kota se-Bali menerapkan peraturan sanksi denda kepada warga yang tidak memakai masker.

“Sekda Provinsi Bali meminta kesediaan dan ketegasan dari masing-masing Satpol PP di tiap kabupaten/kota, hari ini serentak seluruh Bali mulai melakukan penindakan. Artinya penerapan sanksi denda terhadap pelanggar-pelanggar protokol kesehatan,” ujar Kasat Pol PP Badung, I Gst Agung Ketut Suryanegara, Senin (7/9/2020).

Untuk di Kabupaten Badung, penegakan dipusatkan di Kuta Selatan, dan dilakukan di depan GWK Cultural Park serta sejumlah titik lain, seperti Pasar Kampial dan Pantai Jimbaran, untuk kecamatan lain juga dilakukan bersamaan.

Terdapat juga yang tidak membawa kartu identitas sama sekali dan tidak membawa uang untuk membayar denda sanksi administratif tersebut.

“Memang ada beberapa yang tidak membawa uang sama sekali dan kartu identitasnya kami tahan sementara. Kami berikan waktu untuk membayar denda tersebut, jika tidak membawa masker sama sekali kami berikan masker,” ungkap Suryanegara.

Selain puluhan warga lokal yang memang tinggal di seputaran Kecataman Kuta Selatan, sejumlah WNA yang tidak mengenakan masker pun turut terjaring penertiban.

Dari data yang didapat, kurang lebih terdapat 8 bule terjaring penegakan disiplin memakai masker.

8 bule tersebut di antaranya Paul, Michael, Brian, Paays, Federico, Mikail, Dimo, dan Nikolay.

Diketahui, mereka sebenarnya membawa masker namun tidak dipakai saat berkendara.

Terdapat juga seorang bule tidak memakai dan tidak membawa masker sama sekali.

"Kami tidak pilih-pilih dalam melakukan penegakan disiplin memakai masker, baik itu kepada warga sendiri ataupun orang asing. Kepada mereka orang asing tadi juga dilakukan penindakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengenai penegakan terhadap WNA yang melanggar peraturan.

“Kami sudah komitmen dengan Imigrasi kalau sampai terjadi pelanggaran yang memang cukup fatal di Kabupaten Badung, Imigrasi siap memfasilitasi melakukan pembinaan kepada bule-bule yang melanggar. Apabila cukup fatal melanggar Perda ataupun Pergub sudah pasti akan dideportasi,” paparnya.

Menurutnya, selama bulan Juli hingga Agustus 2020 kemarin, data dari Imigrasi Ngurah Rai telah mendeportasi sebanyak 20 WNA alasan terlantar, melanggar peraturan, dan berulah di sini.

Salah satu bule asal Amerika, yakni Brian Keluy mengaku lupa tidak membawa masker karena terburu-buru.

“Saya lupa tidak pakai masker dari rumah tadi. Maskernya di rumah. Maaf-maaf,” ucap Brian yang sedikit bisa berbahasa Indonesia.

Suryanegara menyampaikan, dari hasil evaluasi tadi masih banyak masyarakat belum sadar menerapkan protokol kesehatan.

“Kami melihat protokol kesehatan masih dianggap satu hal belum biasa bagi mereka. Tetapi penerapan protokol kesehatan itu sangat penting di kondisi sekarang yang penambahan kasus positif Covid-19 di Bali, khususnya Badung masih tinggi,” paparnya.

Terhadap pro dan kontra Pergub dan turunannya berupa Perbup di masyarakat khususnya muncul di media sosial, ia menilai memang ini suatu hal yang dilema karena sekarang kondisi perekonomian masyarakat terpuruk.

“Ini sudah merupakan instruksi Presiden kita selaku petugas di lapangan mau tidak mau ya harus dilaksanakan. Penindakan sanksi administratif bukan untuk mencari dendanya tetapi lebih ingin menyadarkan masyarakat, kalau tidak ada upaya paksa, masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi menerapkan protokol kesehatan. Prinsip pemerintah sekarang adalah protokol kesehatan merupakan suatu keharusan,” tutur Suryanegara menanggapi kontroversi Peraturan ini.

Penegakan hukum protokol kesehatan ke depannya akan dilakukan secara rutin di masing-masing wilayah, baik dengan patroli oleh Satgas Gotong Royong Desa ataupun sidak gabungan seperti hari ini, dan sidak gabungan digelar selama bulan September 2020 sebanyak 10 kali di berbagai titik.

Hasil denda sanksi administratif ini akan masuk ke dalam kas daerah Kabupaten Badung sesuai yang tertuang dalam Peraturan.

(*)

Penulis: Zaenal Nur Arifin
Editor: Irma Budiarti