Apa beda No. 19 /2021 Pengadaan Tanah dengan Perpres UU No.2 dan Perpres 71?

Terima kasih atas dukungannya menuju 2 rb subscriber.

[alimyoban]

pengadaan tanah tidak boleh menyolong ato merampas tanah hak milik rakyat. sebab UUD 45 pasal 28 butir H sangat jelas mengatur.dimama UUD 45 adalah mbahnya UU

[alimyoban]

kepentingan umum harus murni.. tidak boleh ada pihak swasta . sebab kalo sudah ada pihak swasta apalagi ada pihak swasta asing. contoh exxon mobil di kab bojonegoro jatim. itu sudah tidak bisa atas nama kepentingan umum... sebab exxon mobil swasta bisa untung ribuan trilyun bos. dan sebetulnya kusus sumberdaya alam tidak boleh ada asing. UUD45 pasal 33 tidak ada kata kata yg berbunyi asing jelas ...justru pemerintah penguasa sdh mengkhianati konstitusi UUD45.. hakrakyat di gadekan

[KontrasViral]

Pak, Jika sanggahan terhadap Daftar Nominatif bahwa seorang yg merasa ber hak atas tanah nya, hanyan berhak atas ganti rugi tanaman dan bangunan tetapi tidak berhak atas ganti rugi tanahnya dan sanggahan nya tidak ditanggapi ( di Tolak) oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah, kemana lagi mengadu / mencari keadilan agar dia bisa menjadi orang yg berhak atas Ganti Rugi Objek Tanahnya??

[evylova]

ijin bertanya bapak Dr, bagaimana keberlakuan PP dan UU sebelumnya terkait pengadaan tanah terhadap PP terbaru tentang pengadaan tanah tersebut?

[sabans]

izin tanya pa, artinya perpres 71 sudah tidak berlaku lagi ya pa?