Sudahi Drama Kasus Hasto - Bedah Editorial MI

preview_player
Показать описание
MetroTV, PADA Selasa (7/1), dua rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terhadap langkah KPK itu, ada pihak yang mengerahkan tim pengamanan. Bahkan, muncul pula berbagai serangan verbal terhadap KPK.

Kita pantas menyebutnya sebagai serangan sebab itu bukan lagi protes atau kritik substantif, melainkan argumen random. Simak saja ada yang menuding KPK tengah bermain drama. Sejumlah pihak dari lingkaran dekat Hasto menilai status Hasto yang sudah menjadi tersangka dan tidak adanya uang negara yang dirugikan membuat penggeledahan itu sebenarnya tidak perlu.

Belakangan, ada pula yang berkata bahwa penggeledahan itu merupakan pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024.

Tentu publik tidak naif dengan tikung-menikung politik yang telah lama ada di negeri ini. Kita juga tidak naif dengan polemik antara Megawati dan Jokowi yang kian meruncing dalam Pilpres 2024.

Namun, berbagai serangan itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila semua memahami bagaimana koridor hukum bekerja. Bukankah penggeledahan memang bagian dari proses penyelidikan yang lumrah dalam kasus mana pun?

Status tersangka atau besar-kecilnya kerugian negara tidak menjadi soal selama demi kepentingan pengumpulan barang bukti oleh penyidik. Karena itu, jangankan hanya dua rumah, 10 rumah Hasto pun pantas saja digeledah oleh penyidik.

Hal sama berlaku pula untuk kerugian negara. Bahkan, seperak pun negara dirugikan, proses hukum yang sama semestinya ditegakkan.

Sebab itulah, justru saat hukum berjalan dalam koridor yang jelas, tidak perlu lagi ada tudingan drama. Saatnya berbagai pihak bersikap pemberani dalam menghadapi kasus hukum dengan berbagai konsekuensinya.

Keyakinan tidak bersalah, tidak terlibat, atau tidak merekayasa semestinya ditunjukkan dengan mendukung segera digelarnya persidangan, dengan menghormati segala proses penyidikan yang dilakukan KPK, sesuai dengan kewenangan mereka.

Berlarutnya kasus Hasto, yang berarti pula berlarutnya kasus Harun Masiku, ialah utang yang sama-sama ditanggung oleh KPK dan pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi laju penyidikan. Kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDIP itu sudah menjadi borok hukum negeri ini sejak 2020.

Kasus Hasto barulah satu langkah untuk menuntaskan kasus panjang Harun Masiku. Alih-alih merintangi, berbagai pihak mestinya terdepan menuntaskan ini. Hukum mesti tegak apa pun yang terjadi.

#BedahEditorialMI #EditorialMediaIndonesia #sudahidramakasushasto
#Metrotv
-----------------------------------------------------------------------

Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!

Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

ini kerugian negara berapa kok heboh bener, yg trilyunan mana? kasus nikel, kasus timah, minyak goreng, food estate, alutsista menguap..

khamidmusolih
Автор

Sebagai rakyat biasa aku melihat kasus harun masiku ini aneh negara tdk dirugikan oleh hm dan HT, yg kasus besar korupsi trilyunan cuma dapat hukum 6, 5 thn, jadi mau dibawa kemana negara ini, kpk jgn mau main politik tugas kpk menegak hukum dan manangkap orang yg korupsi di NKRI yg kita cintai ini.

tonimontle
Автор

KPK terlalu mendramatisir soal kasus Mas Hasto😂😂😂, mungkin kata wong Palembang KPK katek gawe😅😅😅

marasimanurung
Автор

Masukan dari pak Tasrik dari Kalimantan ini sungguh proporsional
cukup mewakili rakyak indonesia yang netral dan realistis

NingsihSih-he
Автор

Prilaku KPK cuma mampu membuka kasus yang cetek, tapi yang besar diabaikan.

rukmaneffendi
Автор

Kasus yg ecek2 tidak ada nilainya di mata rakyat karna tidak merugikan negara,

ferizon
Автор

kpk tebang pilih dalam penegakan hukum dan kasus hasto penuh muatan politik karena ini ulah raja koruptor

arymusliman
Автор

Bnr kata ibu mega bahwa KPK tdk punya kerjaan 1000% se7 buu. Hasto tdk korup tapi britanya lumayan untuk menutupi kasus kluarga terkorup pringkat dunia

firmanhidaya
Автор

Rakyat hanya ingin bukti KPK bisa tegas terhadap koruptor yg selama ini menggantung

EdiWiranto-ux
Автор

Sebaiknya KPK kerjakan dulu kasus lain . Sambil menunggu PDIP selesai kongres.
Tetapi jika sudah selesai kasus Hasto nanti lanjut kasus Jet Kaesang dan hasil OCCRP

triprasetyawati
Автор

Apamungkin karena bung hasto menyebut Pacok sehingga menjadi terget bukan kah ketua KPK dari intisusi Pelri?

TanahKaro-peel
Автор

Sebenarnya seberapa besar dampak kerugian negara akibat perbuatan pak Hasto sehingga KPK sampai menggelar perkara seperti masalah sangat besar 😮

rupinuspino
Автор

Banyak kasus yg jelas jelas korupsi dengan kerugian besar gak diurus.

tegoeh
Автор

Intinya sudah lah KPK kerja yang benerr, kalian semua digaji dari uang rakyat jangan sampai menghianati rakyat

jumarisudadi
Автор

Krupsi 3 besarlah yang diutamakan diusut oleh KPK jangan yang ecek2

ImamUdin-tb
Автор

Kasus pembelian jet bekas KPK berani ?

triprasetyawati
Автор

Tetapi jangan tebang pilih lebih penting koruptor yg merugikan negara uang besar

triseo
Автор

Yg jls hukum tidak adil bagaimana anak jokowi yg udah dilaporkan ke kpk bahkan udah ada disebut dipakta persidangan dengan istilah blok medan mana sampai sekarang ga ada penyelidikin

UusKusnadi-sh
Автор

Yang jelas pimpinan pimpinan kpk rancangangan mulyono ganti....prabowo segera bentuk pimpinan kpk yang baru yang berhati kebenaran dan keadilan yang dan yang mau mengusut semua laporan yang merugikan negara sangat besar...
Kasus harun m tidak bermutu untuk negara...brp trilyun kerugian negara dalam kasus pak hasto ?
Wahai para pimpinan kpk ...salam akal sehat

asepgumilar
Автор

Saya sebagai rakyat mengusulkan agar KPK dibubarkan saja, karena sudah 10 tahun hanya sebagai alat/mesin politik saja.

kukuhwidodo