Pro Kontra Isu Penundaan Pemilu 2024, Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jadi Sorotan Lagi

TRIBUN-VIDEO.COM - Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali mencuat setelah dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Wacana ini pun kembali memunculkan pro dan kontra di kalangan politisi maupun masyarakat.

Sebab, wacana penundaan Pemilu 2024 menyeret isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengklaim, banyak yang setuju jika Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Usulan tersebut berdasarkan survei terhadap 100 juta subjek akun di media sosial.

Menurut analisis big data, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu, sementara 40 persen sisanya menolak.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei, yang mayoritas menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden.

Namun, ia menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu murni merupakan inisiatif dirinya.

Meski begitu, usulan tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, hadirnya wacana penundaan Pemilu 2024 ditolak oleh lima parpol lain, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, dan PPP.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, wacana penundaan pemilu tidak penting dibicarakan.

Sebaliknya, persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat hingga kelangkaan minyak goreng dinilai lebih penting ditangani segera.

Sementara itu, wacana ini sangat berhubungan erat dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menyatakan sikapnya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Jokowi menolak wacana tersebut dan mengaku tidak berminat menjabat hingga 3 periode.

Melihat fenomena ini, Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro memberikan pendapatnya.

Ia menduga, isu penundaan pemilu berasal dari orang-orang di sekitar presiden, baik elite politik maupun pelaku bisnis.

Mereka adalah kalangan yang selama ini diuntungkan oleh kekuasaan, yang merasa cemas kenyamanannya terusik jika kepemimpinan Jokowi berakhir.

Padahal, menurut Bawono, usul penundaan pemilu itu sangat kontra terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia serta aspirasi publik.

(TRIBUN-VIDEO.COM)

[michaelferrari]

Aturan UUD 45 tidak boleh di ubah se enaknya boleh menunda pemilu, aturannya apa bila di negara ini sedang ke adaannya perang yang dimana negara dalam keadaan genting negara yang dimana keadaan perang sudah di depan mata, karena hal ini pernah terjadi di amerika.

[lediapronica]

Harga SEMBAKO, BBM Naik Kesejahteraan Rakyat Turun ( MIRIS)