Mahfud MD Diminta Segera Realisasikan Provinsi Pegunungan Tengah, Marinus: Agar KKB Papua Teratasi

TRIBUN-VIDEO.COM, JAYAPURA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD diminta segera merealisasikan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Tengah demi mengatasi isu human security atau keamanan manusia, akibat gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB).

Permintaan ini disampaikan akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.

Alasannya, lantaran konflik dan kekerasan yang dilakukan KKB di Bumi Cenderawasih belum berujung.

“Negara harus siap strategi antisipasinya, dan menjadikan kebijakan DOB Provinsi sebagai instrumen strategis keamanan, secara khusus Provinsi Pegunungan Tengah Papua yang menjadi basis utama KKB, negara akan bisa mengontrol dan mempersempit ruang gerak perlawanan KKB Papua dengan tepat," ujar Marinus.

Dia menyerukan agar semua pihak tak terpecah belah akibat propaganda yang dilancarkan KKB dn simpatisannya.

Menurutnya, keberadaan KKB menjadi ancaman serius terhadap keselamatan hidup orang Papua lainnya, di luar suku-suku yang membentuk kelompok separatis tersebut.

"Karena itu segera bentuk Provinsi Pegunungan Tengah Papua atau Provinsi KKB agar pendekatan keamanan oleh negara bisa lebih terukur, terarah dan tepat sasaran. Pada akhirnya, ancaman terhadap kemanusian oleh KKB Papua bisa diminimalisir pasukan keamanan secara efektif dan maksimal," pungkasnya.

Kekuatan Besar ke Papua

Dalam tulisannya, Marinus Yung juga meminta negara hdir di Papua dengan mengerahkan kekuatan militer secara besar-besaran.

Kebijakan tersebut dipandang akan menekan ruang bagi KKB melancarkan aksinya yang menarget aparat TNI dan polisi serta warga sipil jadi korban.

"Kalangan sipil atau militer, kelompok sipil bersenjata, semuanya menjadi target. Kapan saja lengah, nyawa melayang. Karena itu negara harus hadir dalam pembentukan daerah otonomi baru di Papua," ujarnya.

Dengan terbentuknya provinsi baru, kata Marinus, negara akan mudah memetakan dan melokalisir posisi aktor-aktor kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat.

"Negara juga bisa mengembangkan dan memperkuat kebijakan keamanan teritorial untuk mempersempit ruang gerak kelompok sipil bersenjata atau KKB Papua," tukasnya.

Dikatakan, KKB Papua saat ini memiliki kekuatan senjata yang semakin modern.

"Kelompok KKB Egianus Kogoya di Nduga semakin berbahaya. Senjata mereka telah memakan banyak korban,” katanya.

Di sisi lain, cara pandang dan penanganan masyarakat Indonesia di Papua terlihat unfair.

"Maka perlu dicari solusi alternatif melalui pemekaran DOB Provinsi Papua. Saran saya, Provinsi Pegunungan Tengah atau saya istilahkan "Provinsi KKB" yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan DOB," ujarnya. (*)