filmov
tv
Presidential Threshold, Anggota Dewan Pembina Perludem Sebut Itu Jadi Pemecah Masyarakat Saat Pemilu
Показать описание
KOMPAS.TV - Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden, kembali jadi pembicaraan jelang tahun politik 2024.
Sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Parpol di parlemen pun terbelah soal sikap terhadap Presidential Threshold sebesar 20% yang masih menjadi pedoman di Pilpres.
Partai Demokrat mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden, alias 0%.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan adanya ambang batas ini akan digunakan untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki masyarakat.
"Sebaik-baiknya itu adalah 0%, karena dengan 0% ini sebuah peserta pemilu, partai-partai peserta pemilu itu bisa mencalonkan dan bisa memberikan alternatif yang bagus buat bangsa."
Sementara itu, PDI Perjuangan menilai ambang batas pencalonan presiden 20% kursi di DPR merupakan keputusan bersama dari semua Parpol, jadi tidak ada alasan untuk mengubahnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya ingin ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20% yang berlaku saat ini, demi membuka ruang bagi banyak pihak untuk berkompetisi di Pilpres.
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengaku sudah 2 kali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden menyebabkan terjadinya keterbelahan di masyarakat saat Pemilihan Umum.
Semua pihak harusnya mengedepankan kepentingan bangsa, bukan mendahulukan kepentingan Parpol untuk bisa berkuasa.
Sejumlah pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Parpol di parlemen pun terbelah soal sikap terhadap Presidential Threshold sebesar 20% yang masih menjadi pedoman di Pilpres.
Partai Demokrat mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden, alias 0%.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan adanya ambang batas ini akan digunakan untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki masyarakat.
"Sebaik-baiknya itu adalah 0%, karena dengan 0% ini sebuah peserta pemilu, partai-partai peserta pemilu itu bisa mencalonkan dan bisa memberikan alternatif yang bagus buat bangsa."
Sementara itu, PDI Perjuangan menilai ambang batas pencalonan presiden 20% kursi di DPR merupakan keputusan bersama dari semua Parpol, jadi tidak ada alasan untuk mengubahnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya ingin ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20% yang berlaku saat ini, demi membuka ruang bagi banyak pihak untuk berkompetisi di Pilpres.
Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini mengaku sudah 2 kali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, ambang batas pencalonan presiden menyebabkan terjadinya keterbelahan di masyarakat saat Pemilihan Umum.
Semua pihak harusnya mengedepankan kepentingan bangsa, bukan mendahulukan kepentingan Parpol untuk bisa berkuasa.
0:14:13
Presidential Threshold, Anggota Dewan Pembina Perludem Sebut Itu Jadi Pemecah Masyarakat Saat Pemilu
0:01:12
PKS Gugat Presidential Threshold, Tak Leluasa Bentuk Koalisi
0:05:26
Demokrat Kini Minta Presidential Threshold 0 Persen, Dulu Golkan angka 20 Persen Demi SBY
0:01:23
Demokrat Minta Jokowi Buat Perppu Presidential Threshold 0 Persen
0:00:33
Beberapa partai menaikkan Presidential Threshold, lalu menyuruh digugurkan, tidak ada konsistensinya
0:01:50
Mendagri: Presidential Threshold 20 Persen Sudah Sejak Pemilu-Pemilu Sebelumnya
0:39:50
Gaduh Relevansi 'Presidential Threshold'
0:03:27
Demokrat: Ambang Batas Pencalonan Presiden Memunculkan Oligarki Kekuasaan
0:08:23
Presidential Threshold Tinggi Picu Ketidakpercayaan Publik? (4) - SATU MEJA
0:03:42
Begini Tanggapan Gerindra soal Parliamentary Threshold Naik Jadi 5% hingga Presidential Threshold
0:03:30
Mengapa Presidential Threshold, Banyak Ditolak? | Narasi Newsroom
0:07:35
Penuhi Presidential Threshold, Ketua DPP NasDem : Harus Bangun Koalisi
0:33:58
Fadli Zon vs Refly Harun || PRESIDENTIAL THRESHOLD HARUSNYA NOL PERSEN ! (part 3)
0:16:31
#UlasanPemilu Beda Presidential Threshold dan Ambang Batas Pencalonan Presiden
0:03:02
Ketum PKB Usul Presidential Threshold Diturunkan 5 hingga 10 Persen
0:01:01
PKS Minta Angka Presidential Threshold Turun Jadi 9%
0:01:56
Sebut Revisi Presidential Threshold Tak Cukup Waktu, Wakil Ketua DPR: Bukan Kita Tak Aspiratif
0:11:34
PDI-P: Tak Ada Alasan Kuat Mengubah Ambang Batas Pencalonan Presiden
0:02:01
Gugat Presidential Threshold, PKS Tegaskan Bukan karena Sulit Cari Koalisi
0:01:43
Pemerintah Tolak Presidential Threshold 0 Persen
0:01:55
PKS Gugat Ambang Batas Capres Ke MK
0:04:37
SIAPA SAJA CAPRES KALAU PRESIDENTIAL THRESHOLD DIHAPUS? - Asumsi Daily/21 Juni 2018
0:05:54
Menghapus 'PRESIDENTIAL THRESHOLD' Agar Capres Tidak Itu-Itu Saja
0:01:21
Dukung Presidential Threshold Nol Persen, PKP Ingin Tokoh Baru Muncul Jadi Capres dan Cawapres 2024
Комментарии