filmov
tv
Ujung dari Segala Proses Hukum Hanya Demi Kesejahteraan // Podcast #ORANGKITA Eps66
Показать описание
Ujung dari Segala Proses Hukum Hanya Demi Kesejahteraan // Podcast #ORANGKITA Eps66
DINAMIKA HUKUM PARTAI POLITIK & HUKUM PEMILU DI INDONESIA
---------------------------------------------------------
Host : Ferdinandus Setu
Narsum : Dr. Maria Silvya Elisabeth Wangga, SH., MH. // Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti
-----------------------------------------------------------
Pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang selama ini sering hanya dikenakan pada ‘orang’ sebagai subjek pelaku. Salah satu tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik, yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam praktik, sulit mengidentifikasi perbuatan personel partai politik itu menjadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai politik. Artikel ini menggali hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Negara dapat meminta pertanggungjawaban pidana karena partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi. Partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal personel atau pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi. Ketentuan hukum juga telah mengatur bentuk sanksi pidana berupa denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin opersional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai politik oleh negara.
-------------------------------------------------------------------------------
Bakal Calon Potensial :
Yohanis Fransiskus Lema, Anggota DPR RI
Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua TP PKK Nusa Tenggara Timur
Josef Nae Soi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
Ayub Titu Eki, Mantan Bupati Kupang
Jefirstson Richset Riwu Kore, Mantan Wali Kota Kupang
Raymundus Sau Fernandes, Mantan Bupati Timor Tengah Utara
Emanuel Melkiades Laka Lena, Anggota DPR RI
Emelia Julia Nomleni, Ketua DPRD NTT
Johanis Asadoma, Kapolda NTT
Benny K. Harman, Anggota DPR RI
Permasalahan Stunting di NTT
Kemiskinan di NTT
Belis di NTT
Adat dan Budaya di NTT
NTT Stunting terbanyak
Penyebab stunting di NTT
Belis dan Tradisi di NTT
Stunting di NTT 2023
Pilpres 2024
Pemilu 2024
Pilgub NTT 2024
Calon Gubernur NTT 2024
DPRD Provinsi NTT
DPR RI Dapil NTT 1
DPR RI dapil NTT 2
Ganjar-Mahfud
Partai Politik
Korupsi
Tindak Pidana Korupsi
Pemilu 2024
Playlist Podcast #ORANGKITA:
• PODCAST #ORANGKITA
FSetu Foundation
#podcastORANGKITA #humantrafficking #humantraffickingawareness #provinsikepulauanflores #provinsiflores #flobamora #ntt #labuanbajo #kttasean2023 #fyp #gubernurntt #trending #trendingshorts ##nusatenggaratimu #stunting #politik #ormas #pileg2024 #pilpres2024 #pilpres #pilpresdamai #pilgub #ganjarpranowo #mahfudmd #ganjarmahfud #ganjarmahfud2024
#kttasean #aseansummit2023 #aseansummit #shorts
Terima kasih atas dukungannya basodara semua. Tuhan Berkat.
DINAMIKA HUKUM PARTAI POLITIK & HUKUM PEMILU DI INDONESIA
---------------------------------------------------------
Host : Ferdinandus Setu
Narsum : Dr. Maria Silvya Elisabeth Wangga, SH., MH. // Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti
-----------------------------------------------------------
Pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang selama ini sering hanya dikenakan pada ‘orang’ sebagai subjek pelaku. Salah satu tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik, yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam praktik, sulit mengidentifikasi perbuatan personel partai politik itu menjadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai politik. Artikel ini menggali hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Negara dapat meminta pertanggungjawaban pidana karena partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi. Partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal personel atau pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi. Ketentuan hukum juga telah mengatur bentuk sanksi pidana berupa denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin opersional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai politik oleh negara.
-------------------------------------------------------------------------------
Bakal Calon Potensial :
Yohanis Fransiskus Lema, Anggota DPR RI
Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua TP PKK Nusa Tenggara Timur
Josef Nae Soi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
Ayub Titu Eki, Mantan Bupati Kupang
Jefirstson Richset Riwu Kore, Mantan Wali Kota Kupang
Raymundus Sau Fernandes, Mantan Bupati Timor Tengah Utara
Emanuel Melkiades Laka Lena, Anggota DPR RI
Emelia Julia Nomleni, Ketua DPRD NTT
Johanis Asadoma, Kapolda NTT
Benny K. Harman, Anggota DPR RI
Permasalahan Stunting di NTT
Kemiskinan di NTT
Belis di NTT
Adat dan Budaya di NTT
NTT Stunting terbanyak
Penyebab stunting di NTT
Belis dan Tradisi di NTT
Stunting di NTT 2023
Pilpres 2024
Pemilu 2024
Pilgub NTT 2024
Calon Gubernur NTT 2024
DPRD Provinsi NTT
DPR RI Dapil NTT 1
DPR RI dapil NTT 2
Ganjar-Mahfud
Partai Politik
Korupsi
Tindak Pidana Korupsi
Pemilu 2024
Playlist Podcast #ORANGKITA:
• PODCAST #ORANGKITA
FSetu Foundation
#podcastORANGKITA #humantrafficking #humantraffickingawareness #provinsikepulauanflores #provinsiflores #flobamora #ntt #labuanbajo #kttasean2023 #fyp #gubernurntt #trending #trendingshorts ##nusatenggaratimu #stunting #politik #ormas #pileg2024 #pilpres2024 #pilpres #pilpresdamai #pilgub #ganjarpranowo #mahfudmd #ganjarmahfud #ganjarmahfud2024
#kttasean #aseansummit2023 #aseansummit #shorts
Terima kasih atas dukungannya basodara semua. Tuhan Berkat.
Комментарии