bolehkah kartu BPJS jadi persyaratan tender pengadaan barang dan jasa

preview_player
Показать описание
mendorong pokja pemilihan menghindari persaingan usaha tidak sehat.
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Terima kasih atas informasinya om sangat bermanfaat 👍🙏

nnofficial
Автор

Banyak APIP jadi mandul terkait tender... Mafia proyek mampu mengendalikan APIP/ APH

bihersitorus
Автор

Bagaimana apabila tenaga personel yg d minta lebih dari yg d persyaratkan seperti kualfikasi kelas kecil yg harusnya 2 orang seperti tenaga SKA K3 kontruksi dan SKTk Pelaksana tapi d sdp d tambah menjadi 7 orang karena di se mentri no 22 tahun 2020 dan permen pu no 14 tahun 2020 hanya 2 orang untuk usaha atau kelas kecil tapi pada saat aanwizing pokja sudah mendapatkan persetujuan dari petinggi partama dan apip sesuai pasal 58 d perrmen pu no 14 tahun 2020 tapi d pasal 58 ayat 3 huruf C mengatakan bisa d tambah asal tidak bertentangam dgn undang undang apakah se mentri pu no 22 tahun 2020 dan permen pu 14 bukan produk dari undang2 senhingga pokja bisa menambh personel atas persetujuan dari jabatan petinggi pratama dan apip mohon penjelasannya pak

kireniuswings
Автор

mohon ijin, jika akta perubahan 3x yg ke 3 berubah di oktober tahun 2021 dan sudah terdaftar di kemenkumham, namun karena buru2 maka saat upload akta terakhir perubahan lupa mengupload surat pengesahan dari kemenkumham apakah ini mempunyai pengaruh dalam evaluasi kualifikasi sementara dalam ldp dalam tanda kurung (bila ada) artinya bila ada perubahan akta. mohon pencerahan

purwokokarpet
Автор

Nah kbtulan saya mau sekalian nanya nih. Bpjs saya ko ga bs daftar baru lg ya pke email baru

sahabatatom