filmov
tv
UU Cipateker Diputus Inskonstitusional Bersyarat, Kenaikan Tipis UMP 2022 Tetap Berlaku
Показать описание
Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Cipta Kerja adalah inskonstitusional bersyarat, kelompok buruh mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan 1,09% UMP Nasional 2022. Mereka beralasan UU Ciptaker yang menjadi payung hukum dasar penghitungan UMP 2022 tidak lagi punya dasar hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa UMP Nasional 2022 sudah menjadi keputusan sebelum putusan MK. Di samping itu putusan MK juga menyatakan bahwa UU Ciptaker akan sepenuhnya menjadi inskonstitusional bila dalam dua tahun ke depan tidak disahkan hasil revisinya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah inkonstitusional secara bersyarat. Artinya produk hukum yang bersifat sapu jagad alias omnibus law ini bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
"Sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'," jelas Ketua MK Anwar Usman yang membacakan amar putusan sidang uji formil UU Cipta Kerja, yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).
Di dalam amar putusan dinyatakan bahwa MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU Ciptaker lalu mengesahkannya dalam waktu selambatnya dua tahun sejak tanggal putusan diucapkan MK. Selama proses revisi hingga pengesahannya berlangsung, UU Ciptaker yang ada saat ini sah dan berkekuatan hukum.
Selama proses revisi hingga pengesahannya berlangsung, MK melarang pemerintah dan DPR membuat undang-undang dan kebijakan turunan UU Ciptaker, menangguhkan segala kebijakan strategis dan berdampak luas. Pemerintah juga dilarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.
Bila hingga berakhirnya tenggat waktu dua tahun itu DPR dan pemerintah belum mengesahkan revisi UU Ciptaker, maka UU Ciptaker akan menjadi inkonstitusional secara permanen. "Maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar Usman.
Pemerintah menegaskan bahwa UMP Nasional 2022 sudah menjadi keputusan sebelum putusan MK. Di samping itu putusan MK juga menyatakan bahwa UU Ciptaker akan sepenuhnya menjadi inskonstitusional bila dalam dua tahun ke depan tidak disahkan hasil revisinya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) adalah inkonstitusional secara bersyarat. Artinya produk hukum yang bersifat sapu jagad alias omnibus law ini bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
"Sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'," jelas Ketua MK Anwar Usman yang membacakan amar putusan sidang uji formil UU Cipta Kerja, yang disiarkan secara daring, Kamis (25/11/2021).
Di dalam amar putusan dinyatakan bahwa MK memerintahkan kepada pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU Ciptaker lalu mengesahkannya dalam waktu selambatnya dua tahun sejak tanggal putusan diucapkan MK. Selama proses revisi hingga pengesahannya berlangsung, UU Ciptaker yang ada saat ini sah dan berkekuatan hukum.
Selama proses revisi hingga pengesahannya berlangsung, MK melarang pemerintah dan DPR membuat undang-undang dan kebijakan turunan UU Ciptaker, menangguhkan segala kebijakan strategis dan berdampak luas. Pemerintah juga dilarang menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.
Bila hingga berakhirnya tenggat waktu dua tahun itu DPR dan pemerintah belum mengesahkan revisi UU Ciptaker, maka UU Ciptaker akan menjadi inkonstitusional secara permanen. "Maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ujar Anwar Usman.
0:03:53
UU Cipateker Diputus Inskonstitusional Bersyarat, Kenaikan Tipis UMP 2022 Tetap Berlaku
0:01:39
MK PUTUSKAN UU CIPTA KERJA INKONSTITUSIONAL BERSYARAT, APA DAMPAKNYA?
0:03:50
Soal Putuskan MK, Jokowi: UU Cipta Kerja Masih berlaku
0:02:29
Pernyataan Jokowi soal UU Cipta Kerja Dinilai Membingungkan
3:13:16
Seminar 'Implikasi Putusan MK terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja'
0:02:25
UU Cipta Kerja Tetap Berlaku, Revisi UU Nomor 12 Sedang Berjalan
0:02:12
Presiden Jokowi Minta Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Segera Ditindaklanjuti #iNewsSiang 29/11
0:02:16
Menilik Polemik Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja | NEWS SCREEN (30/11/21) | NEWS SCREEN (30/11/21)
0:10:29
UU Cipta Kerja Harus Direvisi Segmen 4 IndonesiaPetang 3011
0:01:38
Wakil Ketua MPR Yakin Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja akan Timbulkan Masalah Baru
0:01:19
UU Cipta Kerja Direvisi, Presiden Jokowi Jamin Iklim Investasi #SIP 30/11
0:02:26
Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Demo Tuntut Kenaikan UMP 2022 #BIP 30/11
0:01:25
Mahasiswi Ini Kerjakan Tugas Kuliah di Tengah Demo Tolak Omnibus Law
0:03:08
Fadli Zon Dilaporkan Buntut Kritik UU Cipta Kerja di Medsos
0:02:29
Said Iqbal: Omnibus Law Pukulan Telak Kekalahan Politik Kaum Buruh
0:01:10
Demo Buruh di Bandung Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP Nomor 36/2021 #iNewsSore 29/11
0:03:28
Polemik Surat Anies Baswedan ke Menaker Mengenai UMP 2022
0:01:14
Dinilai Tak Penuhi Kebutuhan Buruh, Demo Tuntut Revisi UMP Masih Terjadi di Sejumlah Daerah
0:06:00
Serikat Buruh di Bandung Gelar Demo Tolak Upah Minimum Rendah
0:03:11
Tolak UMP Jakarta 2022, Ratusan Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota | Kabar Petang Pilihan
0:03:31
Wagub DKI Sebut Pengusaha Tak Masalah UMP Naik 5 Persen
0:01:57
Tolak Upah Murah, Buruh Tutup Akses Jalan Bandung-Garut | Kabar Petang Pilihan tvOne
0:08:38
UU CIPTA KERJA | Geolive Kupas Konsep by Yorien Hallatu
0:02:05
Bio Farma Sebut 1,53 Juta Dosis Vaksin Covid-19 akan Kedaluarsa April 2022
Комментарии