filmov
tv
PDIP : P-APBD Samosir T.A 2022 Gagal, Uang Rakyat Selamat !
Показать описание
Perubahan APBD Samosir tahun 2022 dalam rangka menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah akhirnya gagal disahkan. Pasalnya pada sidang paripurna yang diagendakan pada Sabtu, 30, Juli 2022, banyak anggota dewan yang absen atau tidak hadir. Sehingga rapat paripurna itu tidak dapat dilanjutkan karena peserta tidak memenuhi kuorum.
Akibat gagalnya APBD perubahan tahun 2022 ini ratusan warga yang menamakan dirinya aliansi Masyarakat Samosir melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Samosir dengan menuding bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak pro rakyat, karena dengan sengaja tidak hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Dalam orasinya Amco Sitanggang yang diterima oleh Pimpinan DPRD Samosir Nasib Simbolon dan Pantas Marroha Sinaga menyampaikan bahwa Fraksi PDIP sudah menghianati Sumpah dan akan melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Samosir dari PDI Perjuangan Philipus Pandiangan menegaskan bahwa sikap partainya masih on the track, dan konsisten berpihak kepada wong cilik.Terlihat ketika dalam pengesahan APBD 2021 hingga APBD-P 2022 ada 4 kebijakan yang tidak pro rakyat dan harus segera dicegah diantaranya : Pembentukan TBPP yang tidak jelas fungsi dan pertanggung jawaban kinerjanya, tapi akan digaji menggunakan uang rakyat sebesar 17 juta rupiah setiap bulannya.
Akibat gagalnya APBD perubahan tahun 2022 ini ratusan warga yang menamakan dirinya aliansi Masyarakat Samosir melakukan aksi damai ke Gedung DPRD Samosir dengan menuding bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak pro rakyat, karena dengan sengaja tidak hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Dalam orasinya Amco Sitanggang yang diterima oleh Pimpinan DPRD Samosir Nasib Simbolon dan Pantas Marroha Sinaga menyampaikan bahwa Fraksi PDIP sudah menghianati Sumpah dan akan melaporkannya ke Badan Kehormatan Dewan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Samosir dari PDI Perjuangan Philipus Pandiangan menegaskan bahwa sikap partainya masih on the track, dan konsisten berpihak kepada wong cilik.Terlihat ketika dalam pengesahan APBD 2021 hingga APBD-P 2022 ada 4 kebijakan yang tidak pro rakyat dan harus segera dicegah diantaranya : Pembentukan TBPP yang tidak jelas fungsi dan pertanggung jawaban kinerjanya, tapi akan digaji menggunakan uang rakyat sebesar 17 juta rupiah setiap bulannya.
Комментарии