filmov
tv
Program Gubernur Anies Baswedan yang Disorot PDIP: 4 Tahun Hanya Debat Normalisasi atau Naturalisasi
Показать описание
TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono, menyoroti sederet program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tidak berjalan optimal.
Pasalnya, jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur, Anies Baswedan gencar menarik simpati.
Belakangan yang membuat heboh adalah menaikkan UMP DKI 5,1 persen.
Kebijakan yang tak patuh pada pemerintah pusat itu pun langsung disanjung kalangan buruh, nama Anies langsung harum.
Gembong menyinggung mangkraknya program normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, Anies Baswedan minim eksekusi dalam menjalankan program pengendalian banjir ini.
"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, berdebat soal istilah, mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi, apapun itu, dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," kata Gembong saat konpers catatan kritis akhir tahun Fraksi PDIP terhadap kinerja Gubernur Anies yang diselenggarakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).
Bahkan Gembong menyebut, program normalisasi sungai ini sudah tidak lagi dikerjakan Anies sejak 2018 lalu.
Padahal, target keseluruhan normalisasi mencapai 33,69 kilometer.
Hal ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.
"Hingga tahun 2017 sudah dilakukan eksekusi sebanyak 16 km yang berhasil dinormalisasi, setelah itu penanggulangan banjir mandek. Normalisasi sungai nol kilometer," ujarnya.
Editor: Wahyu Aji
Pasalnya, jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur, Anies Baswedan gencar menarik simpati.
Belakangan yang membuat heboh adalah menaikkan UMP DKI 5,1 persen.
Kebijakan yang tak patuh pada pemerintah pusat itu pun langsung disanjung kalangan buruh, nama Anies langsung harum.
Gembong menyinggung mangkraknya program normalisasi sungai yang dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, Anies Baswedan minim eksekusi dalam menjalankan program pengendalian banjir ini.
"Jadi selama 4 tahun kita hanya bergumul, berdebat soal istilah, mau normalisasi atau naturalisasi. Tapi, apapun itu, dua-duanya tidak ada yang dieksekusi," kata Gembong saat konpers catatan kritis akhir tahun Fraksi PDIP terhadap kinerja Gubernur Anies yang diselenggarakan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021).
Bahkan Gembong menyebut, program normalisasi sungai ini sudah tidak lagi dikerjakan Anies sejak 2018 lalu.
Padahal, target keseluruhan normalisasi mencapai 33,69 kilometer.
Hal ini tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.
"Hingga tahun 2017 sudah dilakukan eksekusi sebanyak 16 km yang berhasil dinormalisasi, setelah itu penanggulangan banjir mandek. Normalisasi sungai nol kilometer," ujarnya.
Editor: Wahyu Aji