filmov
tv
Disebut Prabowo Subianto sebagai Menteri Pencetak Uang, Kemenkeu: Siapa pun Tak Sepantasnya Menghina
Показать описание
TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAHBESAR - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang dinilainya sudah tak wajar.
Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia sudah carut-marut seiring bertambahnya utang luar negeri.
Bahkan, Prabowo Subianto menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Uang saja.
"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan, tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain," Prabowo Subianto dalam deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).
Menanggapi itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menilai Prabowo Subiantomencederai perasaan para pegawai yang bekerja di institusi tersebut.
"Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh undang-undang. Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden," tulis Nufransa melalui akun Facebook pribadinya, Minggu (27/1/2019).
Ia memaparkan, utang pemerintah sudah melalui persetujuan DPR dan selalu dibahas secara mendalam dan teliti.
Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang, lanjutnya, juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.
Nufransa mengatakan, Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI, dan Japan Credit Rating Agency.
"Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar," tegasnya.
"Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya," sambung Nufransa.
Ia melanjutkan, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.
Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.
"Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial, bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas," tuturnya.
"Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara, dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah, dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami," tambahnya.
Penulis: Ria Anatasia
Editor: Wahyu Aji
Комментарии