KORUPSI & PROBLEM BERAT LAINNYA MEMPERBURUK PERADILAN PIDANA KITA ?!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sahabat! Obrolan kali ini bersama Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D., seorang pakar di bidang hukum pidana, sistem peradilan pidana dan studi sosio-legal dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain konsisten sebagai dosen, peneliti dan melakukan sejumlah bentuk pengabdian kepada masyarakat, Fachrizal juga Ketua Umum Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI) periode 2021-2024 dan Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) periode 2023-2028. Fachrizal juga merupakan peraih Penghargaan R. Soeprapto Award 2024 dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Krisis struktural, substansi dan budaya kerja sistem peradilan pidana di Indonesia, kian hari semakin menunjukkan kualitas penegakan hukum pidana yang belum sepenuhnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan. Mulai dari tugas pokok dan fungsi penyidik yang seakan-akan bertindak menyamai hakim, independensi Jaksa Agung yang dipertanyakan dan fenomena judicial corruption yang tidak kunjung berkesudahan, hal ini menunjukkan ada indikasi permasalahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Apakah Polri sejatinya adalah sipil? Apakah model rekrutmen polisi, jaksa dan hakim sudah tepat? Bagaimana dengan pengawasan terhadap sistem peradilan pidana? dan apakah KUHAP masih relevan untuk digunakan?

Saksikan selengkapnya di Podcast Law Stories! Kita Cerita dan Diskusi Hukum di Sini!

[hukumpreneur]

terima kasih Prof atas nilai nya..😍sukses dan sehat selalu untuk Prof dan keluarga🙏

[mubathhendri]

Say no to drug.. say no to corruption.. korupsi iti seperti narkoba yg bisa membuat pelakunya kecanduan.. dan tidak sadar bahwa apa yg dilakukannya melanggar hukum..

[seventadi]

Pda kenyataannya.. hukum di wakanda sdh berada pada di titik nadir, sebnarnya msih ada kaum2 cakap dan berintegritas yg mnjalankan hukum sebagaimana mestinya, namun kaum2 tersebut akan di berangus habis oleh kaum yg sbnrnya tdk cakap, namun memliki kedekatan dg penguasa (kaum2 yg dpat di request berdasarkan keinginan si pemesan/by order), dmna kaum2 inilah yg bertanggung jawab atas kerusakan hukum yg ad di konoha ini

[NUR-kb]

MAHASISWA ULAMA DAN RAKYAT INDONESIA
MENDEMO KEBIJAKAN YANG BISA DIKEHENDAK KI NYA TIDAK MUNGKIN AKA DIREALISASIKAN
DI INDONESIA BERDIRI ATAU YANG SUDAH DIBENTUK KOMUNIS SEJAK 2015 DAN SUKSES PARTAI KOMUNIS INDONESIA DISEMUA LINI PEMERITAH 60 PERSEN PARTAI KOMUNIS INDONESIA OLEH KARENA ITU WALOPUN DIDEMO TIDAK AKAN DITERIMA ASPIRASI NYA DIPASTIKAN BUNTU
SATU SATU NYA JALAN REVOLUSI TOTAL 98 JILIDZ 2