filmov
tv
Mahfud MD: Kalau Tak Melanggar Konstitusi, MK Tak Boleh Mengubah Batas Usia Capres-Cawapres
Показать описание
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki kewenangan untuk mengubah suatu undang-undang termasuk soal batas usia capres-cawapres dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mahfud mengatakan, berdasarkan kewenangannya MK hanya bisa membatalkan suatu undang-undang apabila hal itu melanggar konstitusional.
"MK itu adalah sebuah lembaga negative legislator, tidak boleh membuat aturan tetapi hanya boleh membatalkan, tetapi bukan karena tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi," kata Mahfud dalam keterangannya di Jember, Jawa Timur, Senin 25 September 2023.
Mahfud menjelaskan, selama aturan perundang-undangan tersebut tidak melanggar konstitusional, maka MK tidak boleh membatalkan atau mengubah aturan tersebut. "Misalnya, usia (capres-cawapres) itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi, apakah 40 melanggar, apakah 25 melanggar, apakah 70 melanggar, kalau konstitusi tidak melarang atau menyuruh berarti itu tidak melanggar," kata Mahfud.
Mahfud pun meyakini, hal itu sudah dipahami oleh seluruh hakim MK dan tidak akan mungkin membuat putusan yang melenceng dari kewenangan lembaga tersebut. "MK sudah tahu itu, dan selama ini kalau menyangkut open legal policy, itu MK tidak menerima," kata Mahfud MD.
Untuk itu, Mahfud MD meminta agar masyarakat dapat menyerahkan persoalan gugatan batas usia capres-cawapres tersebut kepada hakim MK. "Yang terpenting, kita serahkan masalah itu kepada hakim MK untuk memutuskan karena memang disitu tempat menyelesaikan masalah konstitusional," kata Mahfud.
Editor: Ridian Eka Saputra
"MK itu adalah sebuah lembaga negative legislator, tidak boleh membuat aturan tetapi hanya boleh membatalkan, tetapi bukan karena tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi," kata Mahfud dalam keterangannya di Jember, Jawa Timur, Senin 25 September 2023.
Mahfud menjelaskan, selama aturan perundang-undangan tersebut tidak melanggar konstitusional, maka MK tidak boleh membatalkan atau mengubah aturan tersebut. "Misalnya, usia (capres-cawapres) itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi, apakah 40 melanggar, apakah 25 melanggar, apakah 70 melanggar, kalau konstitusi tidak melarang atau menyuruh berarti itu tidak melanggar," kata Mahfud.
Mahfud pun meyakini, hal itu sudah dipahami oleh seluruh hakim MK dan tidak akan mungkin membuat putusan yang melenceng dari kewenangan lembaga tersebut. "MK sudah tahu itu, dan selama ini kalau menyangkut open legal policy, itu MK tidak menerima," kata Mahfud MD.
Untuk itu, Mahfud MD meminta agar masyarakat dapat menyerahkan persoalan gugatan batas usia capres-cawapres tersebut kepada hakim MK. "Yang terpenting, kita serahkan masalah itu kepada hakim MK untuk memutuskan karena memang disitu tempat menyelesaikan masalah konstitusional," kata Mahfud.
Editor: Ridian Eka Saputra
0:01:23
Mahfud MD: Kalau Tak Melanggar Konstitusi, MK Tak Boleh Mengubah Batas Usia Capres-Cawapres
0:01:16
Mahfud MD: Saya Menolak Keras Ikut #2019GantiPresiden, Tapi Gerakan Itu Tak Melanggar Hukum
![[FULL] Puncak Kemarahan](https://i.ytimg.com/vi/icdxSfXJDLs/hqdefault.jpg)
0:08:37
[FULL] Puncak Kemarahan Mahfud Lawan Jokowi, Ngeri Negara Bubar Tak Takut Dimaki!
0:00:59
Mahfud MD: Preman yang Langgar Hukum Kita Tangkap!
0:01:00
Mahfud MD Soroti soal Polemik Gugatan Batas Usia Capres: MK Tidak Boleh Mengubah Aturan!
0:01:00
Mahfud MD Emosional Setelah Mendengar Isu Putusan MK Bocor #shorts
0:03:18
Mahfud MD Peringatkan Paslon dan Tim Kampanye Tak Langgar Protokol Kesehatan: Bisa Didiskualifikasi
0:03:46
BATAS USIA Capres-Cawapres Digugat di MK, Mahfud MD: Tidak Boleh Intervensi
0:00:30
Gibran: Saya Bukan Wali Kota Karbitan, Tapi Bocil Dinasti | ROSI #shorts
0:02:55
Mahfud MD: Tak Punya Kedudukan Hukum, Seluruh Kegiatan FPI Dilarang
0:01:13
Komentar Mahfud MD soal Isu Gibran Bisa Batal Dilantik Jadi Wapres: Gak Bisa, Prabowo akan Terganggu
0:00:59
Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Pemilu 2024 akan Tetap Terlaksana
0:00:57
Tanggapan Mahfud MD Terkait Kisruh Al Zaytun, Jika Terbukti Melanggar Akan Hadapi Menko Polhukam
0:04:37
Mahfud Marah Tak Percaya Lagi dengan Jokowi: Ini Sudah Keterlaluan!
0:01:00
Mahfud MD HERAN Komentari Putusan Sidang Dianggap Langgar Hukum oleh Perkomhan, Gugat Balik Rp 5 M...
0:00:53
Mahfud MD: Ormas Tidak Boleh Halangi atau Bubarkan Ceramah dan Acara
0:01:00
Mahfud MD Bicara Progres Penanganan Polemik Ponpes Al Zaytun: Tak Bakal Dibiarkan Begitu Saja
0:01:00
Panji Gumilang Akan Berhadapan dengan Mahfud MD Apabila Terbukti Tak Taat Hukum
0:02:39
Tanggapan Mahfud MD Terkait Kisruh Al Zaytun, Jika Terbukti Melanggar Akan Hadapi Menko Polhukam
0:03:22
Mahfud MD: Jangankan Preman, Pejabat Sekalipun yang Melanggar Hukum Kita Tangkap!
0:02:48
Menko Mahfud MD Sebut Pemilu Serentak Tetap akan Dilaksanakan Pada 2024, Begini Penjelasannya
0:00:48
Mahfud MD Sebut Tak Lama Lagi Ada Tersangka #shorts
0:02:52
Polisi Bakal Jual Masker Sitaan ke Masyarakat, Mahfud MD Nilai Tak Langgar Hukum
0:01:03
Bantahan Mahfud MD Soal Pernyataan Ratna Sarumpaet di Acara ILC
Комментарии