filmov
tv
7 Poin Larangan ASN Dukung HTI Hingga FPI
Показать описание
JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berlakukan langkah tegas untuk para ASN.
Adapun langkah tersebut berkaitan dengan Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang.
Khususnya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.
"SE Bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," bunyi SE Bersama dikutip dari rilis Kemenpan RB, Kamis (28/01/2021).
Penerbitan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 ditandatangani pada 25 Januari 2021.
SE mengatur ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.
Dikutip dari situs Kemen PAN-RB, ada 7 hal yang dilarang yaitu:
1. menjadi anggota atau memiliki pertalian
2. memberikan dukungan langsung dan tidak langsung
3. menjadi simpatisan
4. terlibat dalam kegiatan
5. menggunakan simbol serta atribut organisasi
6. menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut
7. melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.
Dalam SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).
Adapun langkah tersebut berkaitan dengan Larangan bagi ASN untuk Berafiliasi dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang.
Khususnya bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Dicabut Status Badan Hukumnya.
"SE Bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa," bunyi SE Bersama dikutip dari rilis Kemenpan RB, Kamis (28/01/2021).
Penerbitan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 ditandatangani pada 25 Januari 2021.
SE mengatur ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat.
Dikutip dari situs Kemen PAN-RB, ada 7 hal yang dilarang yaitu:
1. menjadi anggota atau memiliki pertalian
2. memberikan dukungan langsung dan tidak langsung
3. menjadi simpatisan
4. terlibat dalam kegiatan
5. menggunakan simbol serta atribut organisasi
6. menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut
7. melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.
Dalam SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).
0:00:58
7 Poin Larangan ASN Dukung HTI Hingga FPI
0:01:00
Detik-detik Baju Gibran Rakabuming Ditarik Paspampres saat Hampiri Jokowi
0:02:39
Tanggapan Epidemiolog soal Larangan Buka Bersama Pejabat dan ASN
0:01:56
Semua Aktivitas FPI Dilarang, Ini 7 Alasan Pemerintah
0:01:38
Dukung Larangan Mudik, Sejumlah Maskapai Tak Beroperasi di Bandara El Tari
0:01:01
Draf RUU Pemilu: Mantan HTI Dilarang Jadi Peserta Pilpres-Pilkada | tvOne Minute
0:02:17
Anies Tanggapi Ajakan Prabowo untuk Bersatu Usai Pemilu
0:00:25
Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun
2:03:21
Manajemen ASN, Aspek Disiplin dan Cuti | BRIEF #78
1:47:51
Jum'at Pagi (JUMPA) Belajar ASN Kemendagri | Internalisasi dan Aktualisasi Integritas Untuk Ber...
0:02:07
Harga Kelapa Sawit Anjlok, Petani Gelar Demo Tuntut Larangan Ekspor Dicabut
0:04:15
Ini 11 Poin Aduan dalam SKB Tangkal ASN Radikal
4:47:51
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
2:34:19
Webinar Netralitas ASN
2:12:12
Netralitas ASN pada Masa PEMILU dan PEMILIHAN 2024
0:04:42
Aktivitas Vulkanik Gunung Sinabung Masih Tinggi Pasca Erupsi, Warga Diminta Waspada
2:24:48
Pendampingan Pembuatan SKP 2022
1:19:26
E LEARNING SIBERMARTABAT ANGKTAN II Tahun 2024 - NETRALITAS ASN DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK
0:02:07
Aksi Demo 'Indonesia Memanggil' Sampaikan 7 Tuntutan Pada Pemerintah
6:13:31
PUSBINDIKLATREN Seminar Nasional Jabatan Fungsional Perencana - Hari 1
0:01:54
Pengendara Motor Ngamuk Saat Terjaring Razia Protokol Kesehatan oleh Satpol PP!
1:32:35
Sosialisasi Peraturan Kepegawaian tentang disiplin pegawai
0:04:48
Erupsi, Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sebanyak 44 Kali
![[BAWASLU MENGAJAR] KULIAH](https://i.ytimg.com/vi/oTf7u4pMIZU/hqdefault.jpg)
1:47:12
[BAWASLU MENGAJAR] KULIAH KE-11 | PELANGGARAN PEMILU LAINNYA
Комментарии