Jokowi Akan Panggil Prabowo, Minta Klarifikasi Soal Proposal Damai Rusia-Ukraina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto untuk meminta penjelasan soal proposal perdamaian terkait perang
Rusia dan Ukraina.

"Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Nanti hari ini atau besok akan saya undang. Minta kejelasan apa yang Menhan sampaikan," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6).

Namun Jokowi belum memastikan kapan pertemuan akan dilakukan.

"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, yang digelar di Singapura, Prabowo mengemukakan lima poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Lima saran tersebut meliputi, pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Prabowo menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara- negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

Prabowo berpandangan bahwa PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Ia mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea.

“Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea. Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik,” tegasnya.

Terkait usulan Prabowo itu, Ukraina menolaknya. Kyiv menilai pihaknya tak butuh dimediasi pihak semacam itu, yang datang dengan "rencana aneh" dan mencerminkan kepentingan Rusia alih-alih Indonesia.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, kemarin juga sudah bertemu Prabowo di kantornya.

Vasyl mengaku telah dapat menerima klarifikasi Prabowo atas saran perdamaian yang sebelumnya dia sampaikan di Singapura. "Saya puas dengan klarifikasinya," kata Vasyl.

Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin terlihat di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023).
Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas menyebut proposal perdamaian perang Rusia dan Ukraina yang diajukan Prabowo itu bukanlah paksaan.

"Saya pikir langkah-langkah itu sudah sepantasnya dan sewajarnya. Toh, resolusi itu bukan berarti kita memaksakan Rusia maupun Ukraina untuk harus lakukan gencatan senjata," kata Yan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

Ia menilai proposal yang diungkap Prabowo dalam forum di Singapura itu sudah sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif.

Proposal itu, tutur Yan, sudah sesuai karena tak berpihak ke salah satu pihak, melainkan dalam
rangka menjaga perdamaian dunia.

"Kita enggak pro terhadap Rusia, tidak pro terhadap Ukraina, tapi kita berada di tengah-tengah. Sehingga, saya pikir itu langkah yang sangat tepat," tegasnya.

Oleh karena itu, Yan menilai tidak ada yang salah dari proposal Prabowo itu, menurutnya setiap orang bebas untuk mengusulkan proposal damai.

Ia pun menyebut proposal tersebut pun masih membutuhkan proses diskusi yang panjang selanjutnya
dengan melibatkan banyak pihak terkait lainnya.

"Masih melalui proses pembahasan di internal menteri pertahanan. Kemudian, ditingkatkan lagi mungkin ke forum-forum yang lebih tinggi yang nanti melibatkan kepala negara dan akan melibatkan forum-forum
resmi misalkan di PBB," ujar dia.(tribun network/fik/git/dod)

#prabowo #jokowi #rusia #ukraina #tribunkaltaraofficial

baca selengkapnya:

Editor: Theresia Felisiani